JURNALPOLRI.MY.ID, Jakarta – Di tengah derasnya arus balik Lebaran 2025, satu suara muncul dari kalangan mahasiswa yang selama ini getol mengawal isu-isu pelayanan publik.
Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) memberikan catatan manis sekaligus kritis terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 oleh Polri.
Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom, menyebut pengamanan arus mudik dan balik tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Meski pemudik mengalami penurunan drastis—dari 193,6 juta tahun lalu menjadi sekitar 146,48 juta orang tahun ini—tantangan di lapangan tetap besar.
Namun menurut GMKI, Polri berhasil menjaga stabilitas keamanan di sebagian besar wilayah.
“Jumlah pemudik memang turun, tapi tetap saja angkanya fantastis. Dalam situasi ini, Polri bisa dibilang berhasil menjaga situasi tetap kondusif,” kata Jefri saat ditemui usai diskusi terbatas di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Salah satu indikator keberhasilan, menurut GMKI, terlihat dari data Korlantas Polri yang mencatat penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 30 persen selama masa Operasi Ketupat 2025.
Angka ini, menurut Jefri, bukan sekadar statistik, tapi gambaran dari kerja keras aparat di lapangan.
Namun, GMKI juga tidak serta-merta memberikan pujian kosong. Ada sejumlah catatan penting yang mereka sampaikan.
“Kami tetap mendorong agar peningkatan ini tak hanya fokus pada kuantitas personel yang diturunkan, tapi juga pada kualitas pelayanan—terutama pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat pengguna jalan,” ujar Jefri.
Ia menilai, pengamanan arus mudik tidak seharusnya hanya menjadi rutinitas tahunan. Evaluasi menyeluruh pasca-Lebaran harus dilakukan.
“Titik-titik rawan macet, pengelolaan lalu lintas yang lebih cerdas berbasis data, hingga kesiapan petugas harus jadi sorotan utama ke depan,” tegasnya.
Bagi GMKI, pengamanan mudik harus terasa merata. Bukan hanya di kota-kota besar atau jalur nasional, tapi juga di daerah pinggiran yang selama ini kerap luput dari perhatian.
“Jangan sampai masyarakat di pelosok merasa seperti warga kelas dua. Mudik mereka juga berhak aman dan nyaman,” tambahnya.
Selain itu, GMKI menekankan pentingnya transparansi dalam pelaporan evaluasi. Publik, menurut mereka, punya hak untuk mengetahui apa saja yang sudah berjalan baik, dan apa yang masih perlu diperbaiki.
“Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” tutup Jefri.
Pujian dan kritik GMKI menunjukkan bahwa meski Polri telah melaju di jalur yang benar, perjalanan menuju pelayanan publik yang benar-benar merata dan berkeadilan masih terus menanti pembuktian. Tantangan tahun depan pun sudah di depan mata. (*)
