JURNALPOLRI.MY.ID, Jeneponto – Pemerintah Kabupaten Jeneponto tampaknya tak ingin tinggal diam di tengah dinamika harga gabah yang kerap bikin petani resah.
Lewat Dinas Pertanian, pemkab menggelar Rapat Koordinasi Serapan Gabah Petani Musim Tanam Rendengan 2024–2025 sekaligus Sosialisasi Klaster Pertanian Modern, Kamis (10/4/2025).
Digelar di aula Dinas Pertanian Jeneponto, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati H. Paris Yasir bersama Wakil Bupati, anggota DPRD Imam Taufiq, Dandim 1425/Jeneponto Letkol Inf Muhammad Amin, serta unsur Forkopimda lainnya.
Tak ketinggalan, Kepala Inspektorat Maskur S.Ag., MH, ikut mendampingi bupati dalam agenda penting ini.
Dihadapan para undangan, Bupati Paris Yasir buka suara soal pentingnya kolaborasi antarsemua lini—mulai dari pemerintah, TNI-Polri, legislatif, hingga mitra usaha pertanian—untuk memastikan harga gabah tetap stabil dan petani tak dirugikan.
“Kegiatan ini adalah bukti bahwa kita serius. Petani harus jadi prioritas. Ketahanan pangan itu bukan cuma wacana, tapi kerja nyata,” tegas Paris dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan hadirin.
Kepala Dinas Pertanian Jeneponto, Achmad S. Tunru, memaparkan sederet langkah strategis yang sudah dan akan ditempuh. Mulai dari usulan perbaikan irigasi ke pemerintah pusat, hingga pengadaan alat panen dan pascapanen.
Semuanya dirancang agar petani tidak terjebak dalam jerat sistem yang merugikan.
“Efisiensi harus dimulai dari hulu ke hilir. Kita ingin hasil panen petani tidak hanya melimpah, tapi juga berkualitas dan terserap maksimal,” ujarnya.
Yang paling mencuri perhatian adalah konsep Klaster Pertanian Modern yang dikenalkan sebagai pendekatan baru.
Skema ini mengintegrasikan petani, penyuluh, dan mitra usaha dalam satu sistem ekosistem pertanian yang lebih solid, produktif, dan berkelanjutan.
Bupati Paris pun menyinggung soal peran Bulog dalam menyerap hasil panen sesuai harga acuan pemerintah.
Menurutnya, kehadiran Bulog harus diperkuat agar tengkulak tak lagi seenaknya menekan harga.
“Kita tidak ingin petani kalah di kampung sendiri. Pengawasan harus ketat, dan praktik yang merugikan petani harus ditekan,” tegas Paris.
Dalam forum ini, hadir pula perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, hingga para stakeholder pertanian lainnya. Diskusi berlangsung dinamis dan penuh semangat membangun.
Dandim 1425/Jeneponto, Letkol Inf Muhammad Amin, juga menegaskan bahwa TNI siap mendukung program pemerintah, khususnya dalam menjaga distribusi dan keamanan pangan.
“Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Maka dari itu, kami siap bersinergi dalam hal ini,” ujarnya singkat namun mantap.
Harapan besar pun digantungkan pada forum ini. Pemkab Jeneponto ingin menjadikan momentum ini sebagai pijakan awal membangun sektor pertanian yang tangguh, kompetitif, dan tentunya berpihak pada kesejahteraan petani.
Dan dari aula yang sederhana itulah, semangat perubahan mulai digelorakan—dari Jeneponto, untuk ketahanan pangan Indonesia. (*)
