JURNALPOLRI.MY.ID, Jeneponto – Pemerintah Kabupaten Jeneponto tampaknya tak ingin tinggal diam soal banyaknya anak yang putus sekolah. Jumat pagi (11/4/2025), jajaran pemda tancap gas dengan menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) di Ruang Tamarunang, Kantor Bappeda Jeneponto.
Bupati Jeneponto H. Paris Yasir memimpin langsung rapat yang juga dihadiri Wakil Bupati Islam Iskandar, Kepala Bappeda Alfian Afandy Syam, Kadis Dukcapil dr. Mustaufiq, Kadis Pendidikan H. Uskar Baso, serta para camat, lurah, dan perwakilan desa se-kabupaten.
Masalah ini dinilai genting. Dari data yang dipaparkan Kepala Bappeda Alfian, jumlah anak yang tidak bersekolah di Jeneponto cukup mengkhawatirkan.
Tercatat Kecamatan Bangkala Barat jadi penyumbang tertinggi dengan 812 anak, disusul Bangkala (494 anak), Bontoramba (431), Binamu (411), dan Kelara (59).
“Dua indikator utama dalam pembangunan SDM kita adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Ini yang menentukan indeks pembangunan manusia (IPM), dan angka kita masih perlu banyak dorongan,” ujar Alfian.
Bupati Paris Yasir tak ingin urusan ini ditumpahkan ke satu dinas saja.
“Ini bukan cuma urusan Dinas Pendidikan. Ini tanggung jawab kita semua, dari desa sampai kabupaten,” tegas Paris di hadapan peserta rapat.
Ia menyebut pendekatan yang akan diterapkan menggunakan skema Sisir, Identifikasi, Registrasi, Advokasi, Bantu, dan Intervensi—model terpadu agar anak-anak yang tercecer bisa kembali ke bangku sekolah.
Wakil Bupati Islam Iskandar turut menegaskan pentingnya peran lintas sektor. Ia bahkan menggulirkan ide pembentukan sosok “pengasuh” di tiap kecamatan.
“Pengasuh ini bukan berarti beban anggaran baru. Tapi dia adalah figur yang dekat dengan anak-anak putus sekolah. Tugasnya mendampingi, mencatat kebutuhan mereka, dan melaporkannya ke Satgas PPATS. Ini soal pendekatan manusiawi,” beber Islam.
Gagasan ini pun disambut positif banyak pihak, karena dirasa lebih membumi dan bisa menyentuh langsung persoalan di lapangan.
Rapat yang berlangsung hampir tiga jam itu menyepakati pentingnya sinergi lintas OPD, kepala sekolah, dan pemerintahan desa untuk mengejar target turunnya angka anak tidak sekolah secara signifikan di 2025.
Langkah ini bukan hanya soal angka statistik, tapi investasi jangka panjang untuk membangun Jeneponto dari hulu—dari pendidikan.
“Jangan sampai anak-anak ini jadi korban pembiaran. Tugas kita bukan hanya menyekolahkan, tapi memastikan tidak ada yang tercecer,” pungkas Paris Yasir. (*)
