Jeneponto, JURNALPOLRI.MY.ID – Pemerintah Kabupaten Jeneponto mulai menapaki langkah strategis dalam memperkuat sistem ketahanan bencana.
Lewat Lokakarya Awal Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana yang digelar di Hotel Binamu, Rabu (23/4/2024), pemetaan risiko wilayah kini mulai digarap secara serius dan terukur.
Langkah ini dipimpin langsung oleh Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, yang hadir membuka kegiatan secara resmi.
Dalam sambutannya, Paris Yasir menegaskan bahwa kajian risiko bencana bukan sekadar formalitas dokumen, melainkan pondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan dan aman bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar tumpukan kertas. Ini adalah fondasi yang akan menentukan seberapa siap kita menghadapi ancaman alam. Kita harus kenali potensi bencana sejak dini agar bisa mengurangi risikonya,” ujar Bupati.
Lokakarya yang difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini menjadi bagian dari upaya integrasi perencanaan lintas sektor.
Tak hanya melibatkan OPD teknis, tetapi juga akademisi, LSM, tokoh masyarakat, hingga unsur Forkopimda.
Kepala Pelaksana BPBD Jeneponto, Andi Patappoi, menekankan bahwa kegiatan ini diarahkan untuk menyusun basis data yang kuat dan sinkron mengenai berbagai potensi ancaman bencana di wilayah Jeneponto.
“Dokumen kajian ini akan menjadi pijakan dalam menyusun rencana kontinjensi, serta dokumen kebencanaan lainnya. Karena itu, penting semua pemangku kepentingan duduk bersama di tahap awal ini,” terang Andi.
Dalam proses penyusunannya, lokakarya ini mengangkat pendekatan partisipatif. Para peserta diminta berkontribusi menyampaikan data dan pengalaman lokal terkait risiko bencana seperti banjir, kekeringan, longsor, dan potensi gempa bumi.
Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk menyelaraskan pemahaman antarsektor. Seluruh input dari peserta akan dianalisis untuk menghasilkan dokumen berbasis data yang dapat diandalkan, tidak hanya untuk kebutuhan internal pemerintah, tapi juga sebagai rujukan publik dan lembaga kemanusiaan.
Di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di Indonesia, inisiatif seperti ini menjadi sangat krusial.
Kabupaten Jeneponto yang berada di wilayah rawan iklim ekstrem dan kontur geografis berbukit, dinilai memerlukan kesiapan ekstra.
Dengan penyusunan kajian risiko bencana yang matang, Pemkab berharap dapat membangun sistem peringatan dini dan perencanaan tanggap darurat yang lebih tepat sasaran.
“Ini bukan kerja instan. Tapi inilah langkah awal menuju Jeneponto yang tangguh bencana,” tutup Andi Patappoi. (*)
