Makassar, JURNALPOLRI.MY.ID – Suasana Mapolda Sulsel mendadak panas penuh makna, Selasa (29/4/2025).
Di ruang tamu Pa’rimpungan Toana Bharadaksa, dua institusi penting negara bertemu muka: Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs. Rusdi Hartono, M.Si. dan Komnas HAM RI, yang dipimpin langsung Wakil Ketua Eksternal Abdul Haris Semendawai.
Bukan pertemuan basa-basi. Komnas HAM datang membawa misi penting—memastikan tindak lanjut rekomendasi mereka benar-benar dijalankan Polda Sulsel. Tak mau hanya mendengar kabar sepihak, mereka menuntut klarifikasi langsung.
“Kami tidak ingin hanya mendengar sepenggal informasi. Bisa jadi sudah diselesaikan, tapi kami belum menerima laporan resmi. Karena itu, kami datang langsung,” kata Abdul Haris lugas.
Komnas HAM juga menyoroti sorotan DPR terhadap proses tindak lanjut rekomendasi pelanggaran HAM, dan menegaskan bahwa peran Polri sangat krusial dalam menegakkan hak asasi manusia di lapangan.
Irjen Rusdi Hartono tak gentar. Justru pernyataannya bikin atmosfer rapat makin bergelora. Ia buka suara, tegas tanpa tedeng aling-aling.
“Rekomendasi sudah kami baca, dan kami sikapi dengan serius. Saya tak pandang bulu. Baik perwira menengah, pertama, bintara, bahkan PNS—jika melanggar, terutama narkoba, kami tindak pidana langsung!” tegas jenderal bintang dua itu sambil menatap tajam rombongan Komnas HAM.
Ia juga menyatakan siap membuka pintu lebar bagi Komnas HAM untuk melakukan pendalaman lanjutan.
Irwasda Polda Sulsel ditunjuk langsung sebagai penghubung utama. Tak ada yang ditutup-tutupi, semua akan dibuka.
“Silakan koordinasi langsung dengan Irwasda. Kami ingin semua terang, tidak abu-abu,” tambahnya.
Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi Polda Sulsel: Irwasda Kombes Pol Ai Afriandi, Kabidkum Kombes Pol Ade Indrawan, Kabid Humas Kombes Pol Didik Supranoto, Kabidpropam Kombes Pol Zulham Effendi, hingga Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana.
Tanda bahwa Polda tak main-main soal komitmen pada HAM dan penegakan hukum.
Dalam konteks tahun politik yang semakin memanas jelang Pilkada 2025, transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran penegakan hukum menjadi harga mati.
Komnas HAM ingin memastikan: polisi tidak hanya kuat di lapangan, tapi juga bersih dan berani di dalam.
Dan hari itu, Kapolda Sulsel menjawab tantangan itu dengan suara lantang: “Siapa melanggar, sikat!” (*)
