Palopo, JURNALPOLRI.MY.ID – Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., hadir langsung dan memberikan arahan strategis dalam Deklarasi Kampanye Damai yang digelar menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024.
Acara penting ini berlangsung pada Rabu, 7 Mei 2025, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, sebagai langkah antisipatif menjaga stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah selama tahapan PSU berlangsung.
Deklarasi yang diprakarsai oleh KPU ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi, seperti Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kajati Sulsel Agus Salim, Danlantamal VI, Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Sulsel, serta Penjabat Wali Kota Palopo.
Seluruh unsur yang hadir menyuarakan komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan aman, damai, dan demokratis, dengan menjunjung tinggi asas kejujuran serta partisipasi masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab.
Dalam sambutannya, Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan tujuh poin penting terkait komitmen keamanan dan netralitas dalam penyelenggaraan PSU. Ia menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif dan damai selama proses demokrasi berlangsung di Kota Palopo.
“Kita melaksanakan kegiatan penting hari ini, yaitu deklarasi kampanye damai untuk menciptakan suasana yang sejuk dalam penyelenggaraan PSU,” ujarnya.
Irjen Pol. Rusdi juga mengapresiasi inisiatif KPU dalam menggagas deklarasi ini, sebagai bagian dari upaya menciptakan pemilu yang aman dan damai.
Ia menegaskan komitmennya terhadap netralitas jajaran Polri dan menekankan bahwa pihaknya tidak akan segan menindak tegas anggota yang melanggar prinsip netralitas dalam pilkada.
“Siapapun anggota saya yang tidak netral akan saya tindak tegas. Ini penting agar kami bisa fokus menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkada berlangsung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolda Sulawesi Selatan mengajak seluruh pihak untuk menyambut pesta demokrasi ini dengan cara yang sportif dan positif, seraya menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
“Siapapun yang mengusik atau mengganggu keamanan dan keselamatan rakyat, hukum harus ditegakkan,” tutupnya.
Deklarasi damai yang digagas ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata komitmen Irjen Pol. Rusdi dalam memastikan keamanan dan kelancaran PSU Pilwalkot Palopo 2024 berjalan tanpa konflik.
Di tengah suhu politik yang dapat berubah sewaktu-waktu, sosoknya tampil sebagai penjamin stabilitas dan netralitas, sekaligus pendorong terciptanya demokrasi yang sehat dan berintegritas.
Namun, jika Irjen Pol. Rusdi dan jajaran Forkopimda telah berdiri di garis depan menjaga ketertiban dan keadilan pemilu, maka pertanyaannya: sejauh mana masyarakat dan peserta pemilu siap menjaga komitmen damai itu?
Ketika semua pandangan tertuju pada proses demokrasi ini, apakah kita akan memilih menjadi penonton pasif, atau justru menjadi bagian dari sejarah pemilu yang bermartabat dan penuh tanggung jawab? (*)
