JENEPONTO, JURNALPOLRI.MY.ID – Pemerintah Kabupaten Jeneponto akhirnya mengambil langkah konkret menjawab keresahan masyarakat terkait ribuan kartu BPJS Kesehatan yang sempat non-aktif. Melalui mediasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Jeneponto, Paris Yasir, pada hari Kamis (5/2/2026), menghasilkan lima keputusan strategis resmi disepakati untuk menjamin kepastian layanan kesehatan bagi warga kurang mampu.
Keputusan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan medis akibat kendala status kepesertaan BPJS.
Dalam hasil mediasi tersebut, Pemkab Jeneponto memastikan warga miskin yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 5 dapat langsung diusulkan reaktivasi BPJS tanpa prosedur berbelit. Langkah ini diprioritaskan agar tidak ada lagi masyarakat yang tertolak saat membutuhkan pelayanan kesehatan mendesak.
Sementara itu, bagi warga kurang mampu yang berada pada kategori Desil 6 hingga Desil 10, pemerintah menyiapkan mekanisme penyanggahan khusus dengan pendampingan langsung dari Dinas Sosial melalui tim verifikasi dan validasi (verval) di tingkat desa dan kelurahan. Proses ini bertujuan memastikan data kemiskinan benar-benar sesuai kondisi riil di lapangan.
Tak hanya soal kartu BPJS, Pemkab Jeneponto juga menargetkan capaian Universal Health Coverage (UHC) pada triwulan ketiga tahun ini. Target tersebut menjadi komitmen besar pemerintah daerah agar seluruh warga Jeneponto dapat menikmati jaminan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Sebagai langkah darurat, pemerintah daerah juga mengalokasikan dana parsial yang bersumber dari BLUD RSUD Lanto Daeng Pasewang (Latopas) untuk membantu pembiayaan layanan kesehatan masyarakat selama proses reaktivasi berjalan.
Dalam data terbaru, dari total kepesertaan BPJS PBPU-BP (Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja) yang sebelumnya non-aktif, sebanyak 7.000 jiwa telah berhasil diaktifkan pada Januari. Pemerintah menargetkan sisa kepesertaan lainnya akan dimaksimalkan aktivasi pada Februari ini.
Bupati Jeneponto, Paris Yasir, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil demi memastikan hak dasar kesehatan warga tetap terlindungi.
“Kepentingan rakyat adalah prioritas utama. Kami pastikan anggaran dan sistem pendukung tersedia agar masyarakat kembali tenang saat mengakses fasilitas kesehatan,” tegas Paris Yasir.
Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari dinas hingga pemerintah desa dan kelurahan, untuk proaktif mengawal proses verifikasi data agar tepat sasaran dan tidak merugikan warga miskin.
Langkah cepat Pemkab Jeneponto ini dinilai sebagai solusi nyata atas polemik BPJS yang sempat memicu aksi protes masyarakat. Dengan reaktivasi kartu dan target UHC Triwulan III, Jeneponto bersiap keluar dari krisis layanan kesehatan menuju sistem yang lebih adil dan merata.
Dari keluhan rakyat menuju kebijakan konkret — BPJS untuk warga Jeneponto kini kembali menyala.
Penulis: Riswan
