JURNALPOLRI.MY.ID, Sidrap, 5 September 2024 – Dandim 1420/Sidrap, Letkol Inf Awaloeddin, S.I.P., turut hadir dalam momen penting bagi Kabupaten Sidrap, yaitu Rapat Paripurna DPRD yang mengulas Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi. Rapat paripurna ini menjadi ajang diskusi dan penyampaian tanggapan terhadap pandangan fraksi-fraksi dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah daerah menuju tahun 2024 yang lebih baik.
Bertempat di Kantor DPRD Sidrap, Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, rapat tersebut dipimpin langsung oleh PJ Bupati Sidrap, Dr. NS. H. Basrah, S. Kes, M. Kes. Turut mendampingi adalah Ketua DPRD Kabupaten Sidrap, H. Ruslan, S.H., M.AP., dan Wakil Ketua I, Andi Sugiarno Bahri, SE. Kehadiran Letkol Inf Awaloeddin dalam rapat ini tidak hanya menandakan dukungan TNI terhadap roda pemerintahan daerah, tetapi juga menunjukkan sinergi antara militer dan pemerintah sipil dalam menjaga stabilitas wilayah.
Forum Penting dengan Kehadiran Para Pejabat
Suasana paripurna terasa semakin berbobot dengan kehadiran sejumlah tokoh penting lainnya. Di antaranya, Muh. Iqbal, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kab. Sidrap, serta AKBP Dr. Fantri Taherong, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Sidrap. Para anggota Dewan Kabupaten Sidrap, unsur Forkopimda, staf ahli, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Sidrap juga turut hadir. Forum ini menjadi ajang diskusi yang memadukan berbagai pandangan untuk memperkuat kebijakan daerah ke depan.
Tanggapan Bupati: Evaluasi dan Inovasi Menuju Target
Dalam rapat paripurna ini, Bupati Sidrap memaparkan jawaban atas pandangan umum dari berbagai fraksi terkait upaya dan strategi pemerintah untuk mencapai target pendapatan daerah. Menurutnya, kunci keberhasilan pencapaian target pendapatan terletak pada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan pendapatan. Fokus utamanya adalah pada pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan kekayaan daerah dengan membangun pola kerja sama yang strategis dengan pihak ketiga, peningkatan pengawasan, dan pemetaan potensi riil.
Realisasi pendapatan per 1 September 2024 mencapai Rp108.348.611.978,- atau sekitar 61,89% dari target APBD awal sebesar Rp175.062.668.000,-. Angka ini menjadi bukti nyata dari usaha keras pemerintah daerah. “Percepatan penyusunan regulasi peraturan Bupati tentang pelaksanaan perda nomor 4 tahun 2023 juga menjadi prioritas,” tambah Bupati.
Fokus Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
Selain itu, tanggapan fraksi PPP, Gerindra, dan PKS yang menyoroti kebijakan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dijawab dengan tegas. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, serta perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi yang dianggarkan sebesar Rp61,8 miliar. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidrap.
Fraksi Partai Nasdem juga menyoroti kebijakan dana alokasi umum (DAU) yang penggunaannya ditentukan. Dalam hal ini, Bupati menjelaskan bahwa DAU specific grant dirancang untuk pemerataan keuangan antar daerah, meskipun ada keterbatasan dalam fleksibilitas pengalokasiannya.
Prinsip Penyusunan APBD yang Tegas dan Efisien
Menjawab fraksi Golkar, Bupati menegaskan bahwa proses penyusunan dan pelaksanaan Ranperda perubahan APBD didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunan APBD yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Semua ini dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Antisipasi Pilkada 2024: Netralitas ASN di Ujung Tombak
Tidak ketinggalan, fraksi-fraksi juga mengangkat isu mengenai pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Pemerintah Daerah Sidrap menegaskan bahwa kebijakan pendanaan Pilkada telah dipersiapkan sejak tahun 2023 dan akan terus dilanjutkan. Komunikasi intens antara pemerintah daerah dengan unsur Forkopimda hingga Forkopimcam terus dilakukan agar pelaksanaan Pilkada bisa berjalan lancar.
Sebagai penutup, Pemerintah Daerah tak lupa mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap bersikap netral dalam menghadapi pemilihan Kepala Daerah yang akan datang. Netralitas ASN menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas politik di Sidrap.
Aman dan Terkendali, Semua Siap Menyongsong 2024
Rapat Paripurna ini berakhir dengan sukses, berjalan lancar, aman, dan terkendali. Sinergi antara pemerintah, legislatif, dan TNI-Polri semakin solid untuk menghadapi tantangan di tahun 2024. Dengan berbagai program dan strategi yang telah dipaparkan, Sidrap bersiap menyongsong tahun depan dengan penuh optimisme. (*)
