JURNALPOLRI.MY.ID, Sidrap – Dalam rangka menjalankan Program Unggulan Kapolri, Polres Sidrap kembali menggandeng Kodim 1420/Sidrap serta Pemerintah Daerah untuk menggelar Jumat Curhat di tengah masyarakat.
Pada hari Jumat (31/5/2024), Polres Sidrap, Kodim 1420, dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jumat Curhat di Warkop 77, Jl. Hamidong, Rappang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidrap.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah, S.I.K., M.H., didampingi oleh Wakapolres Kompol Ahmad Rosma, SH., Camat Panca Rijang Hj. Nurlina Hasman, dan Danramil 1420-06/Panca Rijang Lettu Inf Ratno, S.Sos. atau perwakilan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Sidrap menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasinya secara langsung kepada Polisi.
“Jumat Curhat ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi secara langsung tanpa sekat. Dengan kehadiran Polres Sidrap, Kodim, dan Pemda di sini, keluhan masyarakat dapat diatasi dan diberikan solusi yang tepat,” ungkap Kapolres Sidrap.
Beliau juga mengajak masyarakat untuk bersinergi dan bekerjasama mengingat akan adanya momentum politik skala daerah, yakni Pemilihan Kepala Daerah, yang berpotensi memicu gesekan antar kelompok.
“Kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, saya berharap agar bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi guna menciptakan Pemilihan Kepala Daerah yang aman dan kondusif,” tambah Kapolres Sidrap.
Jumat Curhat juga dihadiri oleh Pejabat Utama Polres Sidrap, Waka Polsek Panca Rijang IPTU Nurdin, Kepala Desa dan Lurah, Ketua PPK Panca Rijang, Ketua Panwaslu Kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
Melalui kegiatan ini, tercipta kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah, membangun kerjasama, serta memperkuat harmoni sosial dalam menghadapi tantangan politik dan pembangunan daerah. Hal ini merupakan langkah konkrit dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan yang lebih inklusif dan transparan. (*)
