PAREPARE, JURNALPOLRI.MY.ID – Jalan Bukit Indah di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, kembali jadi sorotan. Akses vital yang ramai dilintasi mobil dan motor ini disebut bertahun-tahun luput dari perhatian Pemkot, meski kondisinya rusak berat dan kerap memicu kecelakaan.
Kondisi jalan yang berlubang, bergelombang, dan tergenang saat hujan membuat warga resah. Ironisnya, kerusakan tersebut telah berlangsung sejak era Wali Kota Yusuf Majid hingga kepemimpinan saat ini, tanpa penanganan serius dari pemerintah daerah.
Warga menyebut, jalan ini bukan jalan sepi. Setiap hari menjadi jalur penghubung strategis dari belakang GASMITA Parepare, tembus ke depan SMP Gajah Mada hingga turun ke kawasan Kantor KUA Soreang. Namun, alih-alih diperbaiki, kerusakan justru dibiarkan berlarut-larut.
“Sudah banyak kecelakaan di sini. Kami capek menunggu,” keluh salah satu warga setempat.
Kekecewaan memuncak ketika warga mengetahui sejumlah ruas lain justru mulus diperbaiki. Bahkan, jalan tembus yang berada di depan rumah salah satu anggota DPRD hingga kawasan Koramil Soreang telah rampung dikerjakan. Kondisi ini memicu tanda tanya besar soal keadilan pembangunan.
Padahal, Wali Kota Parepare Tasming Hamid bersama beberapa anggota DPRD diketahui pernah melintas di jalur rusak tersebut. Anggota DPRD Andi Fudail bahkan disebut telah memfoto langsung kondisi jalan dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas PUPR Kota Parepare. Namun, alasan klasik kembali muncul: menunggu anggaran.
Tak ingin terus jadi korban, warga akhirnya bergerak sendiri. Mereka melakukan perbaikan secara swadaya, meski hasilnya tak bertahan lama. Sebagai bentuk protes simbolik, warga bahkan menanam pohon di lubang-lubang jalan yang menganga.
Aksi tersebut turut mendapat perhatian Lurah Bukit Indah bersama staf yang turun langsung meninjau lokasi. Kehadiran aparat kelurahan menjadi bukti bahwa persoalan ini nyata dan mendesak.
Warga berharap Pemkot Parepare segera turun tangan sebelum jatuh korban lebih banyak. Jika tidak, masyarakat menegaskan siap kembali melakukan aksi swadaya sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakpedulian.
Jalanan rusak ini bukan sekadar soal aspal, tetapi soal keselamatan, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah terhadap warganya. Jika suara warga terus diabaikan, lubang di jalan bisa berubah menjadi lubang kepercayaan yang makin sulit ditutup. (Iwan)
