JURNALPOLRI.MY.ID, Jakarta – Dalam semangat kebersamaan untuk menghapus bayang-bayang kelam mafia tanah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memperlihatkan komitmen kuat dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (8/11/2024).
Dalam pertemuan yang berbalut keseriusan itu, kedua pemimpin ini menyatukan tekad untuk menumpas segala bentuk kejahatan di sektor pertanahan.
Jenderal Sigit, dengan nada penuh ketegasan, menyampaikan dukungannya yang tak tergoyahkan untuk Menteri Nusron Wahid. Kehadiran Nusron di Mabes Polri bukan hanya sebagai kunjungan formal, melainkan langkah nyata untuk menjalin kerja sama kuat demi memberantas aktor-aktor licik di dunia pertanahan.
“Kami akan memberikan dukungan penuh, khususnya dalam memastikan masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam sengketa pertanahan,” tegas Kapolri, menyoroti kasus-kasus yang melibatkan korporasi, individu, dan juga kelompok yang bermain di balik layar sebagai mafia tanah.
Sigit menambahkan bahwa upaya ini akan diwujudkan dengan membentuk satuan tugas (satgas) bersama yang siap bertindak tegas. Satgas ini akan menjadi garda depan dalam mendukung program-program ATR/BPN untuk memastikan hukum berjalan tegak.
“Kami akan membentuk satgas yang tangguh demi mendukung kebijakan ATR/BPN, memastikan tidak ada yang lolos dari hukum,” ujarnya dengan komitmen yang menggetarkan.
Di sisi lain, Menteri Nusron Wahid tak kalah vokal dalam mengungkapkan keinginannya untuk memberangus mafia tanah yang telah meresahkan masyarakat dan menghambat investasi.
Nusron mengakui bahwa kementeriannya tidak dapat bergerak sendiri dalam menghadapi kejahatan ini. Ia memuji Polri sebagai mitra strategis yang memiliki kekuatan hukum dan keamanan, yang sangat dibutuhkan dalam upaya menegakkan keadilan di sektor pertanahan.
“Polri adalah mitra utama kami. Mereka memiliki kekuatan hukum dan kemampuan pengamanan yang kami butuhkan,” ujar Nusron dengan penuh keyakinan.
Nusron menekankan bahwa kehadiran Polri dalam eksekusi hukum terhadap mafia tanah sangatlah krusial.
Ia berharap, dengan adanya dukungan hukum dan pengamanan dari kepolisian, investor merasa lebih nyaman untuk berinvestasi tanpa terancam oleh ulah para mafia yang gemar mempermainkan status tanah.
“Investasi akan lebih terlindungi dari gangguan mafia tanah yang selalu mencari celah untuk menggugat status lahan,” ungkapnya, menyampaikan harapannya bahwa keamanan hukum ini akan menjadi daya tarik bagi para investor.
Dalam pernyataan yang penuh tekad, Nusron menggarisbawahi bahwa dirinya dan Kapolri sepakat untuk menerapkan nol toleransi terhadap mafia tanah.
Setiap pelanggar hukum akan dijerat dengan pasal berlapis hingga ke ranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), memastikan bahwa setiap keuntungan yang diraup dari kejahatan ini akan disita dan dikembalikan kepada negara atau masyarakat.
“Kami tidak akan membiarkan mafia tanah bernafas lega. Tidak hanya pidana umum, tapi kami juga akan memburu harta yang mereka simpan dari hasil kejahatan mereka,” pungkas Nusron dengan nada tegas.
Dalam suasana konferensi pers yang penuh semangat, terlihat jelas bahwa keduanya membawa harapan besar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan pertanahan di Indonesia.
Kerja sama antara Polri dan ATR/BPN ini bukan sekadar kolaborasi formal, melainkan bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak rakyatnya.
Dengan tekad kuat dari Kapolri dan Menteri ATR/BPN, tampaknya perjalanan untuk menegakkan keadilan di sektor pertanahan telah dimulai, dan mafia tanah, kini tak lagi punya tempat untuk bersembunyi. (*)
