JURNALPOLRI.MY.ID, Takalar – Malania Dg Sungguh (50), Warga Desa Laikang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, geram. Lahan miliknya diduga dirusak oleh karyawan PT Kita, namun hingga kini, perusahaan tersebut enggan bertanggung jawab.
Tak hanya itu, upaya Malania untuk meminta penjelasan pun berulang kali menemui jalan buntu.
Malania yang merasa haknya dilanggar telah mencoba menemui pihak PT Kita, tetapi tidak mendapat tanggapan. Kekecewaan pun semakin memuncak ketika ia mengadu ke Kepala Desa Laikang, Nur Salim Dg Lingka, namun hasilnya nihil.
“Saya sudah berulang kali mencoba bicara dengan karyawan PT Kita, tapi selalu diabaikan. Saya ini warga yang mencari nafkah dari tanah saya sendiri, kenapa perusahaan bisa begitu saja merusak tanpa ada ganti rugi?” ujar Malania Dg Sungguh saat ditemui awak media di rumahnya.
Tak hanya itu, ia juga mencoba langsung menemui pelaku pengrusakan. Namun, respons yang mereka dapatkan justru semakin memperburuk situasi.
“Pelaku pengrusakan, Dg Lonjo, mengatakan bahwa masalah ini sudah dilaporkan kepada pihak perusahaan. Tapi jawaban dari PT Kita justru sangat mengecewakan: ‘Kalau mau diperbesar, silakan saja.’ Ini apa maksudnya? Kami yang jadi korban malah ditantang!” ungkapnya haru setelah melakukan pertemuan tersebut.
PT Kita, sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab atas pengrusakan lahan, hingga kini belum memberikan tanggapan atau menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini. Alih-alih berdialog dengan pemilik lahan, mereka justru memilih bungkam.
Padahal, perusahaan yang beroperasi di suatu daerah seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, bukan malah menciptakan konflik.
Jika PT Kita benar-benar memiliki komitmen terhadap masyarakat lokal, seharusnya mereka segera menyelesaikan persoalan ini dengan transparan dan adil.
Kepala Desa Laikang, Nur Salim Dg Lingka yang diharapkan menjadi jembatan bagi warganya, justru dinilai tidak memberikan solusi berarti. Warga kecewa karena kepala desa seolah tidak bisa berbuat apa-apa.
“Kades Laikang seharusnya berpihak kepada warganya. Tapi kenapa justru terkesan diam? Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa ada permainan di balik semua ini,” ujar Malania dengan nada kesal.
Melihat tidak adanya itikad baik dari PT Kita, warga berencana membawa kasus ini ke ranah hukum.
Pihak keluarga Malania Dg Sungguh menegaskan bahwa jika dalam satu minggu ke depan tidak ada penyelesaian dari perusahaan, mereka akan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib.
“Kami beri waktu seminggu. Jika tidak ada tanggung jawab dari PT Kita, kami akan bawa masalah ini ke kepolisian. Tidak bisa dibiarkan, karena ini menyangkut hak warga,” tegas salah satu perwakilan keluarga Malania.
Kasus ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Jangan sampai keberadaan perusahaan di suatu wilayah justru merugikan masyarakat setempat.
Jika pengrusakan lahan benar-benar terjadi, PT Kita harus bertanggung jawab.
Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Takalar dan aparat penegak hukum, harus turun tangan. Jika dibiarkan, kejadian serupa bisa berulang, dan masyarakat kecil lagi-lagi menjadi korban ketidakadilan.
Apakah pemerintah akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Ataukah akan berdiri di sisi warga yang menuntut haknya? Warga menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji. (*)
