JURNALPOLRI.MY.ID, NTT – Dalam rangka memastikan keberlanjutan program irigasi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dari tanggal 9 hingga 13 September 2024. Kegiatan ini dilakukan di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat. Menurut Yudi Purnomo Harahap, salah satu anggota Satgassus, monev ini bertujuan untuk memastikan setiap proyek yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berjalan sesuai rencana dan bebas dari potensi korupsi.
Irigasi: Kunci Ketahanan Pangan
“Satgas terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek-proyek pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan irigasi dan ketahanan pangan,” ungkap Yudi. Ia menambahkan bahwa program irigasi yang tepat sasaran dapat meningkatkan produksi pangan petani, sekaligus meminimalkan potensi penyelewengan dana yang merugikan.
Salah satu fokus utama dari monev kali ini adalah proyek Irigasi Perpompaan (Irpom) dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) yang tersebar di 12 titik di NTT. Beberapa di antaranya adalah proyek RJIT di Desa Wae Reca, Kabupaten Manggarai Timur dengan nilai Rp 200.000.000,- dan pembangunan jaringan irigasi di Desa Golo Pongkor, Kabupaten Manggarai Barat senilai Rp 114.000.000,- .
Kolaborasi Satgassus dan Kementerian Pertanian
Kegiatan monev ini juga melibatkan kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Satgassus melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan proyek-proyek tersebut berjalan sesuai perencanaan dan tidak ada indikasi penyimpangan. Yudi menegaskan, “Ini merupakan tindak lanjut dari MOU antara Kapolri dan Menteri Pertanian untuk memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek strategis.”
Selain memantau proyek-proyek tersebut, Satgassus juga berdialog dengan kelompok tani untuk mendengar langsung permasalahan yang mereka hadapi. Beberapa kendala seperti harga barang yang tinggi serta distribusi air yang belum merata menjadi perhatian utama Satgassus dan Kementerian Pertanian.
Harun Al Rasyid: Pengawasan Ketat untuk Pencegahan Korupsi
Harun Al Rasyid, Ketua Tim Satgassus, menyampaikan bahwa dari hasil pemantauan, sebagian besar proyek irigasi sudah berfungsi dengan baik. Namun, beberapa kelompok tani menyampaikan adanya kendala di lapangan, seperti yang diungkapkan Konstantinus, anggota poktan dari Kecamatan Kuwus, yang mengeluhkan harga barang di toko, seperti semen, lebih tinggi dari harga patokan yang ditetapkan kabupaten.
Harun menyarankan agar pemerintah daerah menyediakan beberapa opsi harga patokan agar tiap kecamatan bisa menyesuaikan dengan situasi lapangan. “Jika ada perbedaan harga, tulis riilnya dan simpan kwitansinya. Kalau jujur, nggak usah khawatir. Kalau kita bekerja dengan transparan, pasti aman,” tegas Harun.
Ia juga menambahkan bahwa pentingnya kejujuran dalam pelaksanaan proyek ini menjadi kunci utama. “Ukuran mencuri itu kalau kita merasa malu jika diketahui orang lain. Kalau ada rasa takut atau malu, itu sudah tanda-tandanya. Jadi, jangan pernah merasa ragu untuk bertindak sesuai aturan,” kata Harun.
Solusi dan Dukungan untuk Kelompok Tani
Simplisius Jahali, anggota poktan dari Kecamatan Boleng, berharap pengawasan terhadap pencairan dana proyek lebih diperketat agar tidak terjadi penyelewengan. Harapan ini ditanggapi positif oleh Kabid PSP yang menjamin bahwa pencairan dana akan terus diawasi dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres di lapangan.
Di sisi lain, beberapa kelompok tani juga mengusulkan adanya rekayasa irigasi untuk memperluas distribusi air ke sawah-sawah di Kecamatan Boleng, yang merupakan penghasil padi terbesar kedua di Manggarai Barat. “Kalau sumber airnya ada, tapi penyalurannya belum merata, kita bisa lakukan rekayasa irigasi agar air bisa menjangkau lebih banyak lahan,” ujar Diklosari, salah satu ketua poktan.
Menanggapi hal ini, Rahmanto dari Kementerian Pertanian menyarankan adanya pemanfaatan damparit dan pompanisasi untuk membantu mengalirkan air ke lahan-lahan pertanian. “Ini bisa kita fasilitasi, tapi perlu waktu. Tahun ini mungkin damparit, tahun depan RJIT, dan seterusnya. Intinya, kita fokus pada peningkatan produksi pangan,” jelas Rahmanto.
Langkah Strategis untuk Masa Depan
Dalam kegiatan ini, Satgassus bersama Kementerian Pertanian memastikan bahwa program-program irigasi yang didanai oleh DAK berjalan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pengawasan ketat dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan yang bisa merugikan petani dan masyarakat luas.
“Kami berharap, dengan adanya pemantauan dan evaluasi seperti ini, proyek-proyek irigasi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi para petani,” tutup Yudi Purnomo.
Kegiatan monev ini dipimpin langsung oleh Harun Al Rasyid bersama tim Satgassus, dan melibatkan berbagai pihak dari Direktorat Irigasi Kementerian Pertanian serta pejabat terkait dari pemerintah daerah. Satgassus juga mendapat dukungan dari kelompok tani yang antusias menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terkait kelanjutan proyek-proyek irigasi ini. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, Satgassus, dan masyarakat, ketahanan pangan di wilayah NTT diharapkan dapat terus meningkat. (*)
