JURNaLPOLRI.MY.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah Polri dalam peluncuran sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan event. Sistem ini diharapkan dapat memangkas birokrasi dan mempermudah penyelenggaraan acara di Indonesia. Jokowi menekankan pentingnya digitalisasi perizinan untuk menciptakan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan.
Pada peluncuran yang digelar Senin (24/6/2024), Presiden Jokowi menyatakan rasa puasnya atas penerapan sistem OSS untuk perizinan event. Ia menekankan bahwa sistem ini merupakan hasil dorongan yang terus-menerus dari pemerintah agar proses perizinan bisa lebih cepat dan efisien.
“Saya sangat mengapresiasi, menghargai, sekarang sudah ada OSS untuk penyelenggaraan event. Namun, saya akan terus memantau dan memastikan sistem ini berjalan dengan baik,” tegas Jokowi.
Presiden juga menyinggung pengalaman sebelumnya di mana sebuah kementerian mematikan layanan di tengah operasional karena kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa digitalisasi perizinan harus benar-benar memberikan kemudahan dan kepastian, serta memotong birokrasi.
“Dengan digitalisasi proses perizinan, harapan saya bukan hanya sekadar website layanan, tapi betul-betul memberikan kemudahan pengurusan, memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, dan memotong birokrasi kita. Sehingga, biayanya lebih murah, terbuka, dan transparan,” ujar Presiden.
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meluncurkan sistem OSS dengan tujuan mengatasi keluhan masyarakat terkait sulitnya pengurusan izin event. Sebelumnya, perizinan event tingkat nasional di Kepolisian memakan waktu hingga 14 hari. Kini, penyelenggara event cukup mengisi formulir dan melengkapi dokumen secara online, sehingga proses perizinan maksimal 14 hari kerja.
“Layanan ini berlaku untuk event di berbagai lokasi seperti GBK, JCC, Ice BSD, TMII, Ancol, Expo Kemayoran, dan Community Park PIK 2. Proses assessment sedang dilakukan untuk daerah lain seperti Medan, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Denpasar, dan Surabaya,” jelas Kapolri di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan.
Kapolri juga menambahkan bahwa integrasi dengan imigrasi, Bea Cukai, dan Kementerian Ketenagakerjaan sedang dilakukan. Hal ini akan memungkinkan proses visa dan izin tenaga kerja asing terintegrasi langsung di OSS.
“Dengan sistem ini, perizinan akan diproses secara transparan, terukur, dan terintegrasi, sehingga perekonomian dalam negeri akan semakin meningkat karena berbagai event dari pelaku industri kreatif,” ungkapnya.
Dalam acara peluncuran ini, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pemuda dan Olahraga Ditto Ariotedjo, serta perwakilan dari industri kreatif dan Forkopimda. Sistem OSS ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi pelaku industri kreatif yang selama ini menghadapi kesulitan dalam mengurus perizinan.
“Sistem ini kami harapkan dapat memberikan solusi dan masukan dari pelaku industri kreatif, sehingga bisa terus diperbaiki dan disempurnakan,” kata Jenderal Sigit.
Peluncuran sistem OSS ini merupakan langkah maju dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Dengan digitalisasi perizinan, diharapkan proses pengurusan izin menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan, serta memberikan kepastian kepada penyelenggara event.
Dengan adanya sistem OSS, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi penyelenggaraan berbagai acara, baik skala nasional maupun internasional. Pemotongan birokrasi diharapkan tidak hanya mengurangi waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan.
“Integrasi layanan perizinan dengan instansi terkait akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem OSS ini memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Kapolri.
Peluncuran OSS ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia, menciptakan proses perizinan yang lebih sederhana dan efisien, serta mendorong pertumbuhan industri kreatif yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. (*)
