Sidrap, JURNALPOLRI.MY.ID – Aula Puncak Bila siang itu rapi. Videotron sudah terbentang. Sound system cek satu-dua. MC sudah latihan senyum.
Sabtu, 14 Februari 2026.
Hari pelantikan Pengurus Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Sulawesi Selatan.
Skalanya provinsi.
Undangannya juga provinsi.
Tapi kursi paling depan… kosong.
Tak ada gubernur. Tapi ini dipahami. Memang Gubernur tidak ada undangan. Alasannya, cukup jauh dari Makassar.
Yang bikin penasaran. Justru.
Tak ada bupati.
Tak ada Kadis Kominfo.
Bahkan tak ada staf humas sama sekali.
Yang hadir justru pertanyaan: ada apa?
Ketua Panitia yang juga Bendahara KJI Sulsel, Ersan, terlihat tetap tenang. Ia mengaku panitia sudah mengirim surat undangan ke Bupati.
Bahkan sehari sebelumnya, panitia sudah bertemu langsung dengan Kadis Kominfo Sidrap.
“Sudah kami sampaikan. Sudah kami temui,” katanya singkat.
Artinya prosedur sudah ditempuh. Administrasi sudah jalan. Surat sudah meluncur.
Tinggal satu yang tak datang: pejabatnya.
Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, ketika dikonfirmasi justru terdengar kaget. Bahkan menyesal.
Ia mengaku tidak pernah melihat surat undangan itu.
“Saya tidak pernah lihat suratnya,” katanya.
Nada suaranya, menurut yang menerima telepon, lebih banyak heran daripada marah. Tapi kemudian ia mengaku kecewa pada kerja-kerja protokoler.
Ada yang tidak sampai.
Ada yang terhenti di meja.
Ada yang mungkin terselip di antara tumpukan map berwarna cokelat.
Di hari yang sama, kata Bupati, ia sudah memiliki agenda lain.
“Ada acara di PLTB hari itu,” ujarnya lewat pesan singkat kepada Ketua KJI Sulsel, Edy Basri.
Jadwal sudah ter-save.
Undangan tidak pernah terlihat.
Sementara acara tetap berjalan.
Bagi Edy Basri, itu bukan kiamat organisasi. Ia memaklumi.
Bupati sibuk. Bisa jadi ada miskomunikasi. Bisa jadi suratnya terlalu santun sampai tak terdengar.
“Tidak apa-apa. Hal seperti itu sudah biasa,” ujarnya.
Tapi kalimat berikutnya lebih jujur.
“Cuma memang saya akui, saya sedikit kewalahan menjawab pertanyaan Ketum yang cari-cari bupati kita.”
Di situlah letak satire-nya.
Organisasi jurnalis. Bicara kolaborasi. Bicara integritas. Bicara sinergi.
Tapi pelantikan skala provinsi terasa seperti acara keluarga besar. Hangat. Akrab. Tanpa pejabat.
Padahal cukup satu saja.
Bupati.
Atau minimal Kadis Kominfo.
Atau staf yang membawa map dan senyum formal.
Tidak harus pidato panjang. Tidak perlu sambutan 20 menit. Hadir saja.
Kadang dalam politik lokal, yang paling sulit bukan datangnya pejabat.
Tapi sampainya informasi.
Surat sudah dikirim.
Undangan sudah disampaikan.
Pertemuan sudah dilakukan.
Namun protokol bisa lebih misterius dari naskah pelantikan.
Acara tetap berlangsung khidmat. Sumpah dibacakan. Pengurus dilantik. Foto bersama tetap diambil — dengan komposisi yang sedikit lebih lega di barisan depan.
Mungkin inilah ironi kecil dunia birokrasi:
Yang marah adalah bupatinya.
Yang tidak hadir juga bupatinya.
Dan yang paling sibuk setelah acara selesai adalah… protokoler.
KJI Sulsel tetap dilantik. Organisasi tetap jalan. Kolaborasi tetap digaungkan.
Hanya saja, Sabtu siang itu di Puncak Bila, ada satu pelajaran tambahan:
Di negeri ini, kadang yang perlu dilantik bukan hanya pengurus organisasi.
Tapi juga sistem komunikasi. (*)
