JURNALPOLRI.MY.ID, Jakarta – Usulan untuk mengembalikan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau bahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali bikin heboh ruang publik.
Ide yang sebenarnya udah tenggelam lama kini muncul lagi, tapi langsung menuai kontroversi. Banyak yang bilang, gagasan ini gak sesuai sama prinsip reformasi institusi keamanan yang udah dirintis sejak era reformasi.
Praktisi hukum, Pitra Nasution, S.H., M.H., dengan tegas menyebut ide ini ahistoris alias ketinggalan zaman.
“Gak cuma gak relevan, ide ini juga gak nyambung sama kenyataan. Polri sebagai institusi independen di bawah Presiden itu justru adalah kunci keberhasilan reformasi selama ini,” ungkapnya, Minggu (1/12/2024).
Pitra memaparkan data yang bikin kita semua mikir ulang. “Hasil survei menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat. Ini bukti reformasi Polri sukses besar. Kalau dipindahkan ke Kemendagri atau TNI, independensinya bakal terancam, dan bisa muncul intervensi politik yang justru merusak penegakan hukum,” tegasnya.
Dia juga menyoroti fungsi utama Polri sebagai institusi sipil bersenjata yang melayani masyarakat. Menurutnya, Polri dirancang untuk netral dan gak boleh jadi alat kekuasaan mana pun.
“Kita udah belajar dari sejarah. Dualisme fungsi keamanan sipil dan militer cuma bikin kacau. Mau ngulang era ketidakpastian hukum lagi? Itu langkah mundur!” lanjut Pitra.
Lebih jauh, Pitra menjelaskan potensi bahaya kalau Polri dipindahkan ke bawah Kemendagri atau TNI. Supremasi hukum yang udah susah payah dibangun selama ini bisa runtuh begitu aja.
“Reformasi institusi keamanan, termasuk Polri, adalah hasil perjuangan panjang. Jangan sia-siain ini demi ide yang gak relevan dan gak sesuai zaman,” katanya.
Menurut Pitra, struktur yang ada sekarang udah jelas membawa hasil positif. Menggoyang struktur tersebut sama saja merusak kepercayaan yang selama ini dibangun dengan susah payah.
“Kepercayaan publik itu gak gampang didapat. Kalau Polri terus diawasi langsung oleh Presiden, profesionalisme dan netralitas mereka bakal terus terjaga,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Pitra ngajak masyarakat buat lebih kritis terhadap wacana ini. Menurutnya, mempertahankan Polri sebagai institusi independen di bawah Presiden adalah solusi paling tepat untuk memastikan keberlanjutan reformasi institusi keamanan.
“Usulan ini gak cuma gak relevan, tapi juga bertentangan sama prinsip demokrasi yang selama ini kita perjuangkan. Reformasi Polri harus terus dijaga biar makin profesional dan terpercaya,” pungkasnya.
Usulan ini jelas jadi topik panas. Tapi, kritik tajam dari Pitra Nasution jadi pengingat penting: jangan sampai perjuangan panjang reformasi keamanan kita terbuang percuma hanya karena nostalgia masa lalu. Setuju, kan? (*)
