GOWA, JURNALPOLRI.MY.ID – Fenomena misterius dan meresahkan tengah dialami oleh warga Lingkungan Malakaji, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sempat rutin diterima, tiba-tiba lenyap tanpa ada satu pun penjelasan resmi dari pihak berwenang. Hal ini memicu pertanyaan besar dan kebingungan yang mendalam di kalangan masyarakat setempat.
Inti pertanyaan yang menggantung di benak warga sangat sederhana namun krusial: “Ada apa sebenarnya? Kenapa saya pernah mendapatkan bantuan ini, lalu tiba-tiba hilang begitu saja tanpa ada kejelasan sama sekali?”
Pertanyaan ini disuarakan lantang oleh Daeng Ramla, salah satu warga yang menjadi korban putusnya bantuan secara mendadak. Menurutnya, setelah beberapa waktu menerima alokasi tersebut, tiba-tiba saja namanya tidak lagi tercantum dalam daftar penerima tanpa ada pemberitahuan, surat edaran, maupun keterangan lisan yang menjelaskan alasannya.
“Saya pernah mendapatkan bantuan PKH dan BLT ini, tapi tiba-tiba hilang begitu saja tanpa ada kejelasan sama sekali. Kami sebagai warga yang mungkin masih sangat membutuhkan bantuan merasa bingung dan tidak tahu harus bertanya ke mana. Ini soal kebutuhan hidup kami, jangan diperlakukan sembarangan,” ungkap Daeng Ramla dengan nada kecewa.
Hal senada juga disampaikan oleh Daeng Tima. Ia menegaskan bahwa hilangnya bantuan ini memberikan dampak yang cukup berat bagi ekonomi keluarganya. Bantuan yang sempat menjadi tumpuan kini hilang ditelan ketidakpastian.
“Sudah terbiasa dibantu dengan adanya PKH dan BLT, tiba-tiba putus tanpa kabar. Kami ingin tahu alasannya jelas. Apakah kriterianya berubah? Apakah ada kesalahan administrasi? Atau alasannya apa? Kami berharap ada penjelasan yang tegas dari pihak terkait apakah kami masih berhak menerima atau tidak,” ujar Daeng Tima.
Kasus ini tidak hanya dialami oleh Daeng Ramla dan Daeng Tima. Beberapa warga lain di Lingkungan Malakaji juga mengaku mengalami nasib yang sama. Mereka merasa diperlakukan tidak adil karena dicabut haknya atas bantuan sosial tersebut tanpa melalui prosedur pemberitahuan yang layak.
Warga juga mempertanyakan peran pendamping PKH dan pendata setempat dalam memberikan informasi dan pendampingan ketika masalah muncul.
Masyarakat Lingkungan Malakaji kini menuntut tanggung jawab dari pihak terkait, baik di tingkat Kecamatan Tompobulu maupun Pemerintah Kabupaten Gowa. Mereka menuntut transparansi total: mengapa bantuan dihentikan, apa dasar hukum atau kriteria yang digunakan, dan apakah masih ada kemungkinan bantuan tersebut dicairkan kembali jika memang masih layak.
Warga juga menuntut adanya mekanisme pengaduan yang jelas dan responsif agar masalah serupa tidak terulang di masa depan. Kejelasan mengenai nasib bantuan ini sangat mendesak mengingat peran vital PKH dan BLT dalam menopang kebutuhan dasar masyarakat yang masih rentan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak berwenang untuk menjawab kegelisahan Daeng Ramla, Daeng Tima, maupun sejumlah warga Lingkungan Malakaji lainnya. Masyarakat tetap menantikan langkah konkret dan penjelasan yang tidak berbelit-belit untuk menyelesaikan masalah ini dengan adil.
Penulis: Riswan/Wakil Redaksi
