SIDRAP, JURNALPOLRI.MY.ID – Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) resmi menjadi lokasi penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) terkait program Just Energy Transition atau transisi energi berkeadilan. Penelitian ini menyoroti dampak keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) terhadap kehidupan masyarakat, lingkungan, serta perekonomian lokal.
Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menerima langsung tim peneliti UI di Rumah Jabatan Bupati, Jalan Daeng Lanto Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Rabu (28/1/2026) malam.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bapperida Sidrap Herwin serta Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Nasrah Anitasari Rasyid.
Bupati Syaharuddin Alrif menyambut positif penelitian ini dan menilai kehadiran tim UI menjadi momentum penting untuk melihat secara objektif dampak PLTB bagi masyarakat Sidrap. Menurutnya, kajian ilmiah sangat dibutuhkan agar pembangunan energi terbarukan benar-benar membawa manfaat sosial dan ekonomi bagi warga.
Guru Besar Hukum Internasional UI, Arie Afriansyah, menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan mengamati secara langsung bagaimana PLTB memengaruhi kehidupan masyarakat sekitar dan perkembangan ekonomi daerah.
Ia menegaskan, hasil penelitian akan menjadi bahan masukan strategis bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.
“Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan pemerintah pusat dalam merancang regulasi transisi energi yang berkeadilan, sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sidrap,” ujar Arie.
Penelitian yang telah dimulai sejak tahun lalu kini memasuki tahap lapangan. Tim peneliti melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat setempat, guna mendapatkan gambaran menyeluruh tentang dampak PLTB.
Sidrap dipilih karena menjadi salah satu daerah pionir pengembangan energi angin di Indonesia. Keberadaan PLTB tidak hanya menjadi simbol energi hijau, tetapi juga menjadi ujian nyata bagaimana pembangunan energi terbarukan bisa berjalan seiring dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. (*)
