JURNALPOLRI.MY.ID, Jakarta – Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri terus meningkat, menunjukkan tren positif yang tercermin dalam survei terbaru Litbang Kompas. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menyampaikan bahwa berdasarkan survei tersebut, citra positif Polri mengalami kenaikan signifikan, mencapai 73,1% pada Juni 2024.
Sandi menjelaskan bahwa peningkatan kepercayaan ini merupakan hasil dari berbagai upaya transformasi yang dilakukan Polri melalui program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Alhamdulillah, masyarakat semakin percaya terhadap Polri. Survei Litbang Kompas yang dirilis menjelang HUT Bhayangkara menunjukkan kenaikan kepercayaan menjadi 73%. Kami berharap ini menjadi berkah bagi kepolisian sebelum ulang tahun Polri dan dapat memacu kinerja kami menjadi lebih baik lagi,” ujar Sandi kepada wartawan pada Jumat (21/6/2024).
Kepercayaan publik yang meningkat ini dianggap sebagai dorongan moral bagi institusi Polri. Sandi menuturkan bahwa survei Litbang Kompas menggunakan berbagai indikator untuk mengukur citra Polri, termasuk integritas, komitmen pimpinan, dan perubahan yang telah dilakukan Polri dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan publik. “Indikator-indikator yang disusun oleh Litbang Kompas mencakup berbagai aspek komprehensif. Mulai dari masalah integritas hingga komitmen pimpinan dan perubahan nyata yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Sandi.
Survei Litbang Kompas yang dilaksanakan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024 melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak melalui metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar ±2,83%, survei ini sepenuhnya dibiayai oleh harian Kompas.
Hasil survei ini juga menunjukkan peningkatan citra terhadap delapan lembaga negara lainnya. Polri menempati peringkat kedua tertinggi dengan tingkat kepuasan mencapai 73,1%. Berikut hasil lengkap survei Litbang Kompas periode Juni 2024 terkait citra sejumlah lembaga negara: TNI (89,8%), Polri (73,1%), DPD (68,6%), Kejaksaan (68,1%), MA (64,8%), DPR (62,6%), MK (61,4%), dan KPK (56,1%).
Program Presisi yang diusung oleh Polri menjadi kunci utama dalam peningkatan kepercayaan publik. Program ini bertujuan untuk menciptakan Polri yang lebih prediktif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta transparan dan berkeadilan dalam setiap tindakan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mendorong berbagai inisiatif untuk mereformasi internal Polri, termasuk peningkatan profesionalisme anggota Polri, pembenahan sistem pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa Polri akan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Peningkatan kepercayaan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari upaya yang lebih besar untuk menjadikan Polri sebagai institusi yang benar-benar melayani dan melindungi masyarakat dengan penuh integritas dan profesionalisme. “Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat ini adalah amanah yang harus kami jaga dan tingkatkan. Dengan semangat HUT Bhayangkara, kami berharap Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik,” tegas Sandi.
Peningkatan kepercayaan terhadap Polri ini menjadi bukti bahwa transformasi yang dilakukan membawa hasil positif. Dengan berbagai program yang telah dan akan terus dijalankan, diharapkan Polri mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik, serta terus berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri diharapkan dapat selalu hadir sebagai pelindung dan pengayom yang dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ke depan, tantangan yang dihadapi Polri tentu tidaklah mudah. Namun, dengan komitmen kuat dan dukungan dari masyarakat, Polri optimis dapat terus meningkatkan kinerja dan mewujudkan visi menjadi institusi yang prediktif, responsif, dan transparan berkeadilan, sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. (*)
