JURNALPOLRI.MY.ID, Jakarta – Wacana panas kembali menyeruak di ranah politik nasional. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, memantik diskusi publik dengan usulannya yang cukup kontroversial: menempatkan institusi Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Panglima TNI.
Dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Kamis (28/11/2024), Deddy menilai langkah ini perlu dikaji sebagai solusi dugaan intervensi Polri dalam Pilkada Serentak 2024.
“Polri sebaiknya fokus pada tugas utama seperti pengamanan masyarakat, pengaturan lalu lintas, patroli keamanan, dan pengusutan kejahatan. Tugas di luar itu, biar jadi tanggung jawab institusi lain yang lebih relevan,” ujar Deddy lugas.
Ia menambahkan bahwa pergeseran ini dapat memperjelas fungsi Polri dan menghindarkan institusi tersebut dari isu-isu di luar ranah hukum.
“Polisi nggak perlu ikut campur urusan lain. Biar mereka total di tugas menjaga ketenangan masyarakat,” tegasnya.
Namun, gagasan ini langsung mendapat respons tegas dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Al Fath.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024), Rano menyebut usulan tersebut tidak tepat dan berpotensi mengacaukan sistem kelembagaan yang sudah tertata baik.
“Polri selama ini sudah berjalan sesuai koridornya. Dugaan intervensi dalam Pilkada? Itu terlalu jauh. Nggak ada bukti konkret yang mengarah ke sana,” ujar politisi PKB itu.
Rano menilai wacana menggabungkan Polri di bawah Kemendagri atau TNI justru berbahaya karena mengingatkan kembali pada era dwifungsi yang pernah dihapus melalui reformasi.
Menurutnya, langkah ini bertolak belakang dengan semangat membangun lembaga independen yang profesional dan bebas dari pengaruh politik.
“Kita harus ingat, reformasi itu dirancang supaya Polri dan TNI bekerja optimal sesuai tugas masing-masing. Kalau digabung, itu artinya mundur jauh ke belakang,” tambah Rano.
Lebih jauh, Rano menekankan pentingnya evaluasi internal dan penguatan kelembagaan Polri daripada mengubah struktur yang sudah berjalan.
“Polri harus terus diperkuat, bukan malah dipindah-pindah di bawah institusi lain. Selama ini, mereka sudah menunjukkan kinerja yang positif,” ungkapnya.
Sementara itu, Deddy tetap bersikukuh bahwa ide ini layak dipertimbangkan sebagai bagian dari reformasi lebih besar.
“Yang penting, kepolisian harus profesional dan fokus. Kalau ada model lain yang lebih efisien, kenapa tidak?” katanya.
Debat ini tentu memancing perhatian banyak pihak. Di satu sisi, ada upaya untuk memaksimalkan kinerja Polri dengan membatasi peran mereka. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa usulan ini justru berpotensi menciptakan ketidakstabilan dalam struktur kelembagaan.
Polemik ini menjadi cerminan dinamika politik yang terus berkembang. Bagaimana nasib Polri ke depan?
Semua kembali pada kesepakatan antara pemangku kebijakan. Yang jelas, diskusi ini sudah menjadi topik panas di kalangan elite dan masyarakat luas. Drama politik di Senayan terus berlanjut! (*)
