Kendari, JURNALPOLRI.MY.ID – Operasi senyap Satgas Polda Sultra bikin geger Pasar Panjang, Kendari. Tim Satgas Penanganan Aksi Premanisme dan Pungli 2025 mendadak muncul, memantau langsung aktivitas juru parkir yang disebut-sebut menarik “uang keamanan.”
Aksi ini berlangsung Senin pagi, 4 Agustus 2025, sekitar pukul 10.00 WITA, tepat di kawasan Jalan Sorumba, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari.
Dalam pemantauan, tim yang tergabung dalam Satgas Binmas Preemtif Polda Sultra langsung menyisir area parkir yang kerap jadi keluhan warga.
Informasi awal menyebutkan adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum parkir dengan mematok tarif seenaknya. Dalihnya? Uang keamanan. Tapi tim satgas tak tinggal diam.
Saat turun ke lokasi, tim mendapati bahwa para juru parkir ternyata sudah mengantongi izin resmi dari pihak pengelola pasar dan juga didukung legalitas dari pemerintah daerah. Meski demikian, tim Satgas tak langsung puas.
Tak hanya itu, tim juga menekankan agar seluruh petugas parkir tidak membawa senjata tajam saat bertugas dan senantiasa menjaga sikap santun dan profesional dalam melayani masyarakat.
Hal ini ditegaskan demi menjaga ketertiban dan keamanan ruang publik, terutama di wilayah pasar yang menjadi pusat aktivitas warga, tempat interaksi ekonomi dan sosial berlangsung setiap harinya.
Dalam sidak tersebut, beberapa pengunjung sempat mengira terjadi penertiban besar-besaran karena kehadiran personel berseragam lengkap.
Namun setelah mengetahui kehadiran tim Satgas bertujuan untuk pembinaan dan edukasi, suasana kembali kondusif, bahkan disambut positif oleh sejumlah pedagang.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Satgas Polda Sultra dalam menekan aksi premanisme dan pungli di tengah masyarakat melalui pendekatan aktif dan langsung ke lapangan.
Mereka tidak hanya bergerak saat ada laporan masuk, tapi juga melakukan monitoring preventif yang menyasar titik-titik rawan secara berkala dan terukur.
Dengan pendekatan yang humanis tapi tetap tegas, Satgas Polda Sultra menunjukkan bahwa kehadiran mereka bukan hanya untuk menindak pelanggaran, tapi juga mengedukasi, merangkul masyarakat, dan menjaga harmoni sosial agar tetap terjaga. (*)
