JURNALPOLRI.MY.ID, Jakarta – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri memastikan netralitas anggota saat Pilkada 2024 jadi harga mati. Hal ini disampaikan Kadiv Propam Polri, Irjen Abdul Karim, dalam rapat koordinasi (rakor) tingkat nasional yang berlangsung di Auditorium Mutiara PTIK, Jakarta Selatan. Kamis (26/09/2024)
Dalam sambutannya, Irjen Abdul Karim memaparkan langkah strategis yang bakal diterapkan untuk menjaga integritas Polri. Ia menyebut, penting bagi seluruh anggota menyamakan pandangan agar kebijakan pimpinan dapat dijalankan hingga ke level polda.
“Commander wish ini untuk menyelaraskan visi pimpinan, apalagi kita sudah masuk tahapan kampanye Pilkada,” katanya.
Karim menegaskan, setiap anggota Polri harus netral tanpa kecuali. Bagi mereka yang terlibat dalam Pilkada, tindakan tegas sudah menanti.
“Netralitas itu mutlak, tidak bisa ditawar. Kalau ada anggota yang terlibat, kita bakal ambil tindakan tanpa pandang bulu,” ujarnya tegas.
Ia juga mengingatkan, anggota yang maju dalam Pilkada wajib sudah keluar dari institusi. “Jangan sampai ada yang masih berstatus polisi ikut-ikutan Pilkada. Ini soal menjaga marwah institusi agar tetap bersih dari politik praktis,” tambahnya.
Selain netralitas, Karim juga menyoroti pentingnya penegakan hukum internal Polri. Ia membuka diri terhadap masukan publik, terutama melalui media sosial, sebagai bagian dari transparansi kinerja.
“Kita harus siap menerima kritik, masukan, hingga hujatan. Itu semua demi perbaikan organisasi,” ucapnya.
Dalam rakor tersebut, isu penegakan hukum yang menjadi sorotan publik, seperti kasus-kasus yang viral, juga tak luput dari pembahasan. Terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak, di mana Propam akan memegang kendali ketat agar penanganannya berjalan objektif.
“Kasus-kasus yang sensitif seperti ini butuh penanganan serius, dan Propam akan jadi garda terdepan,” tuturnya.
Sebagai penutup, Irjen Abdul Karim menekankan pentingnya ketegasan dan transparansi dalam setiap langkah Propam.
“Dengan keterbukaan ini, kita akan terus memperbaiki organisasi dan memastikan Polri tetap di jalur yang benar, khususnya menjelang Pilkada,” pungkasnya. (*)
