GOWA, Sulawesi Selatan – Tekanan publik terhadap kepemimpinan Bupati Gowa mencapai titik didiknya. Posko Perlawanan Siri’na Pacce Gowa secara terbuka dan tegas menyerukan agar orang nomor satu di Kabupaten Gowa segera mengundurkan diri dari jabatannya. Seruan keras ini bukan sekadar kritik politik biasa, melainkan sebuah ultimatum moral yang didasarkan pada prinsip Siri’ na Pacce—nilai kehormatan dan rasa malu yang menjadi fondasi budaya masyarakat Bugis-Makassar.

Dalam pernyataannya, Posko Perlawanan menilai bahwa kepemimpinan saat ini telah gagal mempertahankan kepercayaan publik. Alih-alih membawa kemajuan, keberadaan Bupati di kursi eksekutif justru dinilai memicu keresahan luas dan mencederai marwah pemerintahan daerah. Bagi Posko, jabatan bukanlah hak prerogatif yang bisa dipertahankan mati-matian ketika integritas dan kehormatan masyarakat sudah tercoreng.

 

Ultimatum Moral: Jabatan di Bawah Kehormatan

 

“Kami menyerukan agar Bupati Gowa segera mengundurkan diri. Sudah saatnya mengutamakan kepentingan daerah di atas kepentingan jabatan pribadi,” tegas perwakilan Posko Perlawanan Siri’na Pacce Gowa dalam keterangannya.

 

Pernyataan ini menegaskan bahwa bagi masyarakat Gowa, kehilangan siri’ (kehormatan) adalah harga yang jauh lebih mahal daripada kehilangan seorang pemimpin formal. Mempertahankan jabatan di tengah badai kontroversi dan hilangnya rasa hormat rakyat dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya tidak etis, tetapi juga melanggar kode etik kultural yang sakral. Mundur, menurut Posko, adalah satu-satunya langkah terhormat yang tersisa untuk menyelamatkan nama baik Kabupaten Gowa.

 

Pengawalan Kritis Tanpa Anarki

 

Meskipun menyampaikan desakan yang sangat tajam, Posko Perlawanan Siri’na Pacce Gowa juga menekankan pentingnya menjaga tata cara perjuangan. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan secara kritis namun tetap damai. Aspirasi harus disampaikan dengan lantang, tetapi tidak boleh mencederai ketentuan hukum yang berlaku.

 

“Pergolakan ini adalah tentang menjaga kehormatan, bukan tentang menciptakan chaos. Kami menghormati hukum, namun hukum juga harus menghormati suara hati nurani rakyat Gowa,” tambah perwakilan Posko.

 

Bola Panas di Tangan Bupati

 

Seruan “Mundur!” dari Posko Siri’na Pacce ini adalah sinyal bahaya merah bagi Istana Bupati Gowa. Ini bukan lagi soal oposisi politik atau perbedaan kebijakan teknis, melainkan soal legitimasi moral dan kultural. Jika desakan berbasis nilai Siri’ na Pacce ini diabaikan, bukan tidak mungkin tekanan akan bertransformasi menjadi gerakan sosial yang lebih masif dan sulit dikendalikan.

 

Publik kini menunggu: Akankah Bupati Gowa membaca tanda-tanda zaman dan memilih jalan mulia dengan mundur demi kehormatan bersama? Ataukah ia akan bertahan hingga kehormatan dirinya dan daerah ini benar-benar runtuh?

 

(Redaksi)