Kelangkaan BBM di Sejumlah Wilayah Memicu Kemacetan Panjang — Publik Mulai Mempertanyakan Arah Kebijakan Energi dan Masa Depan Kendaraan Listrik

MAKASSAR, 12 SEPTEMBER 2026 — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite, kembali menjadi sorotan. Di sejumlah wilayah, masyarakat harus menghadapi antrean kendaraan yang panjang di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut tidak hanya menyita waktu, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Makassar menjadi salah satu wilayah yang mendapat sorotan tajam. Antrean kendaraan disebut mengular di sejumlah titik dan bahkan memicu kemacetan panjang. Masyarakat pun mulai mempertanyakan: mengapa kelangkaan BBM terjadi secara bersamaan di berbagai daerah?

Di tengah kondisi tersebut, muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat yang mengaitkan kelangkaan BBM dengan dorongan terhadap penggunaan kendaraan listrik.

Namun, hingga saat ini belum ada bukti yang dapat memastikan bahwa kelangkaan BBM tersebut sengaja direkayasa untuk kepentingan penjualan motor listrik. Karena itu, dugaan tersebut perlu dibuktikan secara objektif dan tidak boleh hanya berhenti pada asumsi.

Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang beredar di tengah masyarakat juga ikut menjadi bahan perbincangan. Pernyataan terkait masyarakat yang masih menggunakan bensin untuk “merasakan sendiri” kemudian dikaitkan oleh sebagian publik dengan situasi kelangkaan BBM saat ini.

Pertanyaannya menjadi semakin tajam:

Apakah kelangkaan BBM ini murni persoalan stok dan distribusi?

Apakah ada persoalan tata kelola yang belum dibuka secara terang kepada masyarakat?

Atau justru kondisi tersebut akan semakin mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik karena kendaraan berbahan bakar bensin semakin sulit digunakan?

PUBLIK BERHAK MENDAPAT PENJELASAN

Masyarakat tentu tidak ingin hanya menjadi pihak yang menerima dampak. Ketika BBM sulit diperoleh, antrean panjang terjadi dan kemacetan meningkat, masyarakat membutuhkan penjelasan yang terbuka, terukur, dan dapat diverifikasi.

Pertamina dan pemerintah terkait perlu menjelaskan secara terbuka mengenai ketersediaan stok Pertalite, pola distribusi, kuota masing-masing wilayah, penyebab antrean panjang, serta langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan tersebut.

Jangan sampai masyarakat dibiarkan bertanya-tanya di tengah antrean panjang.

Jika memang persoalannya adalah stok dan distribusi, buka datanya.

Jika persoalannya adalah kuota, jelaskan mekanismenya.

Jika ada persoalan penyaluran atau penyalahgunaan BBM bersubsidi, lakukan penindakan secara transparan.

Dan jika pemerintah memang sedang mendorong transisi menuju kendaraan listrik, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan tersebut secara terbuka—bukan melalui situasi yang membuat BBM semakin sulit diperoleh.

Jangan sampai kelangkaan BBM justru melahirkan persepsi bahwa masyarakat sedang “dipaksa” meninggalkan kendaraan berbahan bakar bensin.

ANTREAN PANJANG BUKAN SEKADAR SOAL BBM

Antrean BBM bukan hanya persoalan kendaraan yang menunggu di SPBU.

Di belakangnya ada pedagang, pekerja, pengemudi ojek, pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika BBM sulit didapat, waktu terbuang, biaya meningkat, aktivitas ekonomi terganggu dan kemacetan semakin parah.

Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat bersabar.

Masyarakat membutuhkan kepastian.

Kelangkaan BBM tidak boleh menjadi teka-teki yang terus dibiarkan.

Jangan sampai publik akhirnya bertanya: BBM memang sedang langka, atau ada persoalan besar di balik kelangkaan tersebut yang belum dijelaskan kepada masyarakat?

 

REPORTER: UMAR