Warga Desa Tombeleu Keluhkan Jalan Provinsi Bertahun-Tahun Tak Layak — Debu Disebut Ganggu Kesehatan, Warga Bertanya: “Kemana Kami Harus Mengadu?”

KONAWE SELATAN — Kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali menjadi sorotan. Salah satunya kondisi jalan di Desa Tombeleu, Kecamatan Lalembuu, yang dikeluhkan masyarakat karena mengalami kerusakan dan disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.

Keluhan warga bukan persoalan baru. Kepada Tim JURNALPOLRI.MY.ID, salah seorang masyarakat mengungkapkan bahwa sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar (SD), kondisi jalan tersebut belum pernah merasakan pengaspalan yang layak.

“Semenjak saya SD, belum pernah merasakan aspal di daerah kami,” ungkap warga tersebut yang enggan disebut identitasnya.

Menurut keterangan warga, jalan tersebut merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan wilayah antarkabupaten dan disebut sebagai akses jalan provinsi menuju wilayah Ladongi dan Bombana.

Jika benar kondisi tersebut telah berlangsung selama lebih dari empat dekade, pertanyaan besar pun muncul:

KE MANA ANGGARAN JALAN SELAMA INI?

Warga mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan yang setiap hari digunakan masyarakat. Jalan yang seharusnya menjadi penghubung aktivitas ekonomi justru disebut masih dalam kondisi yang jauh dari kata layak.

“Kurang lebih 40 tahun lamanya jalan kami ini masih dikatakan belum layak,” keluhnya.

Kondisi jalan yang rusak dan belum mendapatkan penanganan optimal juga disebut menimbulkan persoalan lain. Debu yang beterbangan ketika kendaraan melintas dikeluhkan mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

Warga bahkan menyampaikan kekhawatiran yang lebih serius.

“Debu menyebabkan penyakit ISPA bagi masyarakat. Kemana kami meminta pertanggungjawaban jika jalan ini memakan korban jiwa?” tegasnya.

JANGAN DATANG HANYA SAAT MUSIM POLITIK

Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah apabila keluhan tersebut benar adanya.

Masyarakat tidak membutuhkan janji yang hanya terdengar ketika momentum politik tiba. Yang dibutuhkan warga adalah jalan yang layak, aman dan dapat digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Jangan sampai masyarakat kembali mendengar janji pembangunan setiap kali memasuki masa pemilihan, tetapi setelah pesta demokrasi selesai, persoalan jalan kembali dilupakan.

Warga berhak mempertanyakan: siapa yang bertanggung jawab atas jalan tersebut? Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau instansi terkait lainnya?

Jika status jalan memang merupakan kewenangan provinsi, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga perlu memberikan penjelasan mengenai kondisi jalan tersebut, termasuk status penanganan, perencanaan, serta anggaran yang pernah dialokasikan.

Sebaliknya, jika terdapat pembagian kewenangan tertentu antara pemerintah kabupaten dan provinsi, hal itu juga perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar warga tidak terus menjadi korban saling lempar tanggung jawab.

40 TAHUN BUKAN WAKTU YANG SINGKAT

Empat puluh tahun lebih bukanlah waktu yang sebentar.

Dalam rentang waktu tersebut, generasi telah berganti, pemerintahan telah berkali-kali berubah, tetapi warga mengaku masih berhadapan dengan persoalan jalan yang sama.

Lalu sampai kapan masyarakat harus menunggu?

Apakah harus ada korban terlebih dahulu baru jalan diperbaiki?

Apakah masyarakat harus terus menghirup debu setiap hari?

Dan apakah pembangunan infrastruktur hanya akan terasa ketika ada kepentingan politik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab oleh pemerintah secara terbuka.

JURNALPOLRI.MY.ID MENUNTUT KEJELASAN

Pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu turun langsung melihat kondisi jalan di Desa Tombeleu dan wilayah lain di Konsel yang mengalami persoalan serupa.

Bukan sekadar rapat. Bukan sekadar janji. Bukan sekadar wacana.

Masyarakat membutuhkan data, kepastian anggaran, jadwal penanganan, serta realisasi pembangunan.

Sebab jalan bukan hanya persoalan aspal.

Jalan adalah akses pendidikan, akses kesehatan, akses ekonomi, dan keselamatan masyarakat.

Jangan tunggu jalan memakan korban baru pemerintah bergerak.

Kalau benar jalan ini telah puluhan tahun tidak tersentuh pembangunan yang layak, maka pemerintah wajib menjelaskan: ADA APA DENGAN KONSEL?

 

REPORTER: UMAR