Makassar, Jurnalpolri.my.id – Polemik pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menyebut “halal darah” terhadap media pengkritik pemerintahannya kini memasuki babak baru. Setelah menjadi sorotan publik dan memicu protes kalangan jurnalis, persoalan tersebut mulai mendapat perhatian serius Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun, bagi Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Sulawesi Selatan, perhatian pemerintah pusat saja belum cukup. Kemendagri didesak tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi harus berani melakukan evaluasi dan menjatuhkan sanksi tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran oleh kepala daerah.

Ketua KJI Sulawesi Selatan, Edy Basri, menilai pernyataan seorang wali kota yang menggunakan ungkapan “halal darah” terhadap media pengkritik merupakan persoalan serius. Apalagi, pernyataan itu disampaikan oleh pejabat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Edy, jabatan kepala daerah tidak memberikan hak untuk mengintimidasi, menekan, atau menciptakan ketakutan di kalangan insan pers.

“Ini bukan persoalan sederhana. Seorang wali kota harus memahami posisinya sebagai pejabat publik. Media memiliki hak menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah bukan alasan untuk mengeluarkan pernyataan yang dapat mengancam keselamatan jurnalis,” menjadi penegasan sikap KJI Sulsel.

Edy secara khusus meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak hanya menerima laporan Inspektorat Jenderal, kemudian membiarkan persoalan tersebut berlalu setelah muncul permintaan maaf.

Permintaan maaf, kata dia, patut dihargai. Namun, hal itu tidak otomatis menghapus kebutuhan untuk mengevaluasi perilaku dan tanggung jawab seorang kepala daerah.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa pejabat publik cukup meminta maaf setelah melontarkan pernyataan kontroversial, lalu semuanya dianggap selesai. Kemendagri harus melakukan pemeriksaan secara objektif. Jika ditemukan pelanggaran, berikan sanksi tegas sesuai aturan. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena yang bersangkutan seorang wali kota,” demikian sikap yang didorong KJI Sulsel.

Desakan KJI tersebut memiliki landasan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada Pasal 67, terdapat sejumlah kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di antaranya, huruf b mewajibkan kepala daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf d mengharuskan kepala daerah menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Sementara huruf e mewajibkan penerapan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.

Ketentuan tersebut menjadi dasar penting bagi Kemendagri untuk menilai apakah perilaku seorang kepala daerah telah sejalan dengan kewajiban jabatannya.

Selain itu, PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur mekanisme pengawasan serta penjatuhan sanksi administratif terhadap kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran administratif sesuai kategori yang diatur dalam peraturan tersebut.

Pasal 37 mengatur bahwa penjatuhan sanksi dilakukan setelah verifikasi dan/atau pemeriksaan secara teliti, objektif, serta didukung data, informasi, dan dokumen. Artinya, laporan masyarakat maupun hasil pengawasan dapat menjadi bahan untuk menelusuri dugaan pelanggaran.

Kebebasan pers juga mendapat perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) menjamin pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Bahkan, Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terhambat atau terhalangnya pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dengan ancaman penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Meski demikian, penerapan ketentuan pidana tersebut harus dibuktikan melalui unsur perbuatan, kesengajaan, sifat melawan hukum, dan akibat yang ditentukan undang-undang. Pernyataan kontroversial tidak otomatis berarti seluruh unsur pidananya terpenuhi.

Di sisi lain, perhatian Kemendagri terhadap polemik ini sudah dikonfirmasi Inspektorat Jenderal. Inspektur I Itjen Kemendagri, Brigjen Pol Harun Yuni Aprin, mengatakan pihaknya sedang menyusun laporan resmi untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

“Kami dari inspektorat sedang menyusun laporan ke Pak Menteri,” ujar Harun dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Harun menyebut Mendagri memberikan perhatian terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan Itjen akan memuat fakta di lapangan sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk menentukan langkah berikutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Di tengah polemik tersebut, Tasming Hamid sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers. Namun, bagi KJI Sulsel, permintaan maaf itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan evaluasi kelembagaan.

Edy Basri menegaskan, pers bukan musuh pemerintah. Wartawan bukan bawahan kepala daerah dan media bukan alat untuk membangun citra pejabat.

Pers bekerja untuk kepentingan publik. Kritik, pemberitaan, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

“Kalau kepala daerah merasa dirugikan oleh pemberitaan, ada mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan jalur hukum. Bukan dengan ungkapan yang bisa ditafsirkan sebagai ancaman terhadap keselamatan wartawan,” tegasnya.

KJI Sulsel berharap Kemendagri menjadikan persoalan Parepare sebagai momentum memperkuat perlindungan terhadap kemerdekaan pers di daerah. Sebab, jika seorang kepala daerah dapat dengan mudah melontarkan pernyataan bernada ancaman kepada media, hal itu berpotensi menciptakan iklim yang tidak sehat bagi kebebasan pers.

Kini, publik menunggu bukan hanya laporan Itjen Kemendagri, melainkan juga keberanian pemerintah pusat memastikan bahwa jabatan kepala daerah tetap berada dalam koridor hukum, etika, dan prinsip demokrasi.

Sebab, seorang wali kota memang memiliki kekuasaan untuk memimpin pemerintahan. Tetapi kekuasaan itu bukan tiket untuk membungkam kritik. (*)