​KUALA KURUN – Masyarakat di wilayah Kecamatan Timpah dan Pujon, Kabupaten Kapuas, kini berada dalam kondisi terjepit. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di SPBU resmi serta kebijakan pembatasan pembelian telah memicu lonjakan harga yang fantastis di tingkat pengecer. Di jalur lintas menuju Gunung Mas ini, harga BBM nonsubsidi bahkan telah melampaui ambang batas kewajaran.

​Harga Eceran Meroket Tajam

​Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa stok BBM di sejumlah SPBU resmi sering kali kosong dalam waktu singkat. Kondisi ini memaksa warga bergantung sepenuhnya pada penjual eceran yang mematok harga sangat tinggi:

  • ​Pertalite: Dijual seharga Rp20.000 per liter.
  • ​Pertamax: Menembus angka Rp25.000 per liter.

​Kenaikan ini mencapai lebih dari dua kali lipat dari harga resmi pemerintah, yang sangat membebani para pekerja kebun, pedagang, dan jasa transportasi logistik di daerah hulu.

​Imbas Pembatasan dan Antrean Mengular

​Kebijakan pembatasan pembelian di SPBU Pertamina yang sejatinya ditujukan untuk mencegah penimbunan oleh “pelangsir”, justru dirasakan masyarakat umum sebagai hambatan. Banyak warga yang sudah mengantre berjam-jam harus pulang dengan tangki kosong karena kuota harian habis.

​”Kami seperti tidak punya pilihan. Mau tidak mau harus beli eceran Rp25 ribu untuk Pertamax karena motor harus tetap jalan untuk cari nafkah. Kalau nunggu di SPBU, seringnya sudah habis duluan,” keluh salah seorang pengendara di Timpah.

 

​Ekonomi Warga Timpah dan Pujon Terancam Lumpuh

​Timpah dan Pujon merupakan titik krusial bagi distribusi logistik di Kalimantan Tengah. Jika harga BBM tidak segera dikendalikan, dikhawatirkan akan terjadi efek domino berupa kenaikan harga bahan pokok dan biaya angkutan barang.

​Tuntutan Masyarakat kepada Otoritas Terkait:

  1. ​Pengawasan Distribusi: Meminta Pemkab dan aparat penegak hukum mengawasi jalur distribusi agar tidak terjadi kebocoran ke pihak yang tidak bertanggung jawab.
  2. ​Sanksi Tegas: Menindak pengecer yang mengambil keuntungan tidak wajar di tengah kesulitan warga.
  3. ​Penambahan Suplai: Meminta Pertamina mengevaluasi kuota untuk wilayah Timpah-Pujon guna memastikan kebutuhan harian masyarakat terpenuhi tanpa harus mengantre panjang.

​Hingga saat ini, warga hanya bisa berharap ada langkah nyata dari pemerintah daerah untuk melakukan operasi pasar sebelum mobilitas ekonomi benar-benar lumpuh total.