JENEPONTO, 23 April 2026 – Program nasional “Makanan Bergizi Gratis” (MBG) kembali menjadi sorotan tajam setelah terjadi insiden keracunan makanan massal di SDN 7 Kambutta Toa, yang berada di wilayah Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Pada Kamis (23/4/2026), puluhan siswa dilaporkan mengonsumsi lauk ikan dari program MBG yang kondisinya sudah membusuk. Dampaknya fatal: 21 siswa mengalami reaksi alergi parah berupa gatal-gatal di seluruh tubuh dan terpaksa dilarikan ke Puskesmas Tompobulu untuk mendapatkan penanganan medis darurat.

Insiden ini terjadi saat jam makan siang sekolah. Alih-alih mendapatkan asupan protein berkualitas, para siswa disuguhi ikan dengan bau amis menyengat dan tekstur lunak yang jelas menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Namun, dalam situasi tersebut, makanan tetap dibagikan dan dikonsumsi oleh siswa. Tidak lama berselang, gejala kesehatan muncul secara serentak pada puluhan anak: kulit memerah, bentol-bentol (urtikaria), rasa gatal yang tak tertahankan, hingga pusing dan mual.

Kondisi panik segera terjadi. Pihak sekolah bersama orang tua terpaksa mengevakuasi 21 siswa yang gejalanya paling berat ke fasilitas kesehatan terdekat, yaitu Puskesmas Tompobulu, mengingat lokasi sekolah yang berada di Kecamatan Rumbia namun memiliki akses rujukan medis ke wilayah Tompobulu atau pusat kabupaten. Kepanikan melanda orang tua saat melihat anak-anak mereka kesakitan dan tidak bisa beraktivitas normal.

“Ini sangat mengerikan. Anak saya dan 20 teman lainnya sakit karena makan ikan busuk. Badannya panas, gatal sampai tidak bisa tidur, dan terus muntah. Bagaimana mungkin ikan seperti itu bisa lolos inspeksi dan diberikan kepada anak-anak di SDN 7 Kambutta Toa? Ini kelalaian yang membahayakan nyawa!” ujar salah satu wali murid yang menjaga anaknya di Puskesmas Tompobulu dengan nada amarah dan kecewa.

Kasus ini menyoroti kegagalan sistem pengawasan yang serius dalam rantai distribusi pangan sekolah di Kabupaten Jeneponto, khususnya di wilayah Kecamatan Rumbia. Pertanyaan mendesak yang harus dijawab oleh Pemkab Jeneponto, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan:

Siapa Vendor Nakal Ini? Siapa penyedia katering/MBG yang bertanggung jawab atas pengiriman bahan makanan tidak layak konsumsi ke SDN 7 Kambutta Toa? Apakah mereka memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi?

Di Mana Peran Pengawas Sekolah? Mengapa guru atau tim penerima makanan di sekolah tidak melakukan pengecekan kualitas (bau, warna, tekstur) sebelum makanan dibagikan? Apakah ada unsur pemaksaan agar siswa menghabiskan jatah meski makanan sudah rusak?

Tanggung Jawab Medis & Hukum? Pemkab Jeneponto harus menjamin biaya pengobatan ke-21 siswa tersebut hingga sembuh total. Selain itu, proses hukum harus dijalankan terhadap pihak yang lalai, karena tindakan ini berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak dan KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan keracunan massal.

Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto diminta segera membentuk tim investigasi keracunan makanan, mengambil sampel sisa makanan di sekolah, dan memeriksa kondisi kesehatan seluruh siswa kelas terkait. Sementara itu, Dinas Pendidikan harus segera membekukan sementara kontrak dengan penyedia MBG terkait dan melakukan audit mendadak ke seluruh sekolah penerima program serupa, terutama di wilayah Kecamatan Rumbia dan sekitarnya.

Program MBG adalah amanah negara untuk mencerdaskan dan menyehatkan generasi muda. Jika di tingkat dasar saja pengawasannya begitu longgar hingga ikan busuk bisa masuk ke perut 21 anak kecil, bagaimana jaminan keamanan di sekolah lain?

Masyarakat Jeneponto menuntut:

Transparansi Total: Buka data nama penyedia katering dan hasil inspeksi kesehatannya.

Sanksi Tegas: Pecat vendor nakal dan berikan sanksi administratif bagi pejabat sekolah/dinas yang lalai.

Jaminan Kesehatan: Pastikan ke-21 siswa mendapat perawatan gratis dan pemantauan lanjutan pasca-pulang dari Puskesmas.

Jangan biarkan anak-anak SDN 7 Kambutta Toa menjadi korban eksperimen kelalaian birokrasi. Nyawa 21 siswa adalah taruhannya. Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bertindaklah sekarang!

PENULIS: ILHAM