GOWA, SULAWESI SELATAN–JURNALPOLRI.MY.ID
Dugaan praktik penipuan dan/atau penggelapan berkedok arisan kembali menjadi sorotan. Kali ini, seorang perempuan bernama Sartina Dewi resmi melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Gowa, Polda Sulawesi Selatan.
Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) tertanggal 17 November 2026, laporan tersebut ditujukan kepada seorang perempuan berinisial ND alias Novi Dwiyani. Dalam laporan itu, korban mengaku mengalami kerugian hingga Rp58.700.000.
Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Juli 2026 di wilayah Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
10 KALI TRANSFER, TOTAL KERUGIAN RP58,7 JUTA
Berdasarkan uraian laporan, persoalan ini bermula dari kegiatan arisan yang menawarkan sistem pembayaran dengan janji penyerahan dana kepada peserta setiap bulan.
Tertarik dengan tawaran tersebut, korban kemudian mengikuti kegiatan arisan dan melakukan sejumlah transaksi transfer ke rekening pihak terlapor.
Namun, berdasarkan keterangan dalam laporan, korban telah menyerahkan uang sebanyak 10 kali transaksi dengan total mencapai Rp58.700.000.
Ironisnya, hingga laporan resmi disampaikan kepada kepolisian, korban mengaku belum menerima pengembalian maupun penyerahan dana arisan sebagaimana yang sebelumnya dijanjikan.
Kondisi tersebut akhirnya mendorong korban menempuh jalur hukum guna memperoleh kejelasan dan kepastian atas dana yang telah diserahkan.
KUASA HUKUM DESAK PENYIDIK SEGERA BERTINDAK
Kuasa hukum korban, Asywar, S.ST., S.H., membenarkan bahwa kliennya telah resmi membuat laporan ke Polresta Gowa terkait dugaan penipuan dan/atau penggelapan dalam kegiatan arisan tersebut.
Menurut Asywar, langkah hukum ini merupakan upaya kliennya untuk mendapatkan perlindungan hukum sekaligus memperjuangkan hak atas kerugian yang dialami.
“Kami membenarkan bahwa klien kami telah membuat laporan resmi di Polres Gowa terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam kegiatan arisan tersebut,” ujar Asywar.
Ia berharap aparat penyidik tidak membiarkan laporan tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan. Pemeriksaan terhadap pihak terlapor serta pendalaman bukti transaksi dinilai penting untuk mengungkap duduk perkara secara menyeluruh.
“Kami berharap penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak terlapor agar persoalan ini menjadi terang. Kami juga meminta agar laporan klien kami ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegasnya.
SOROTAN PUBLIK: KE MANA ALIRAN DANA ARISAN TERSEBUT?
Kasus ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui proses hukum.
Bagaimana mekanisme pengelolaan dana arisan yang telah disetorkan korban?
Apa alasan dana yang telah ditransfer sebanyak 10 kali transaksi belum dikembalikan atau diserahkan sesuai kesepakatan?
Bagaimana klarifikasi pihak terlapor atas dugaan kerugian Rp58,7 juta tersebut?
Apakah terdapat peserta lain yang mengalami persoalan serupa?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu didalami berdasarkan bukti transaksi, dokumen kesepakatan, keterangan saksi, serta klarifikasi seluruh pihak terkait.
POLRESTA GOWA DIMINTA BERIKAN KEPASTIAN HUKUM
Kuasa hukum korban menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal perkembangan perkara tersebut hingga memperoleh kepastian hukum.
Pihaknya juga menghormati seluruh tahapan penyelidikan dan penyidikan serta menyerahkan pembuktian perkara kepada aparat penegak hukum.
SOROT TAJAM!
Laporan dugaan kerugian Rp58,7 juta ini menjadi pengingat bahwa kegiatan arisan yang melibatkan penghimpunan dana masyarakat harus dijalankan dengan transparansi dan tanggung jawab.
Masyarakat tentu berharap laporan yang telah diterima kepolisian dapat ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan transparan.
Jangan sampai masyarakat yang mempercayakan uangnya dalam suatu kegiatan arisan justru harus berjuang sendiri mencari kejelasan atas dana yang telah disetorkan.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi pelapor, dokumen laporan kepolisian, dan keterangan kuasa hukum. Dugaan tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Pihak terlapor tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
JURNALPOLRI.MY.ID
BERANI – MENGUNGKAP – FAKTA







Tinggalkan Balasan