GOWA, SULAWESI SELATAN — Persoalan pembebasan lahan di Desa Pattallikang, Kabupaten Gowa, kini menjadi perhatian masyarakat. Melalui Aliansi Masyarakat Pattallikang bersama Pemuda Kampung Desa Pattallikang, warga menyampaikan pernyataan sikap tegas untuk menuntut kepastian, transparansi, serta perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang lahannya terdampak proyek pembangunan.

 

Dengan membawa spanduk bertuliskan “KAMI HADIR KARENA ADA HAK KAMI — KAMI BUTUH KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM”, warga menegaskan bahwa persoalan pembebasan lahan tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Di balik setiap bidang tanah terdapat hak masyarakat yang wajib dihormati dan diselesaikan sesuai ketentuan hukum.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut menjadi pesan terbuka kepada pihak pelaksana proyek, badan pengadaan tanah, serta instansi pemerintah terkait agar tidak menutup mata terhadap tuntutan masyarakat.

EMPAT TUNTUTAN UTAMA YANG HARUS SEGERA DIJAWAB!

1. PERCEPAT PEMBEBASAN LAHAN DAN PENGAKTIFAN PENLOK
Warga mendesak pihak pelaksana proyek, badan pengadaan tanah, dan instansi terkait agar segera mempercepat proses pembebasan lahan serta memberikan kepastian mengenai pengaktifan lokasi pemukiman pengganti (penlok) bagi masyarakat yang terdampak.

Masyarakat membutuhkan kepastian waktu dan langkah konkret, bukan sekadar janji yang terus menggantung tanpa penyelesaian.

2. BUKA TRANSPARANSI PROSES PEMBEBASAN LAHAN!
Warga menuntut keterbukaan informasi secara menyeluruh mengenai tahapan, mekanisme, prosedur, hingga rincian proses pembebasan lahan.

Jangan sampai masyarakat justru kebingungan mencari informasi mengenai hak atas tanah mereka sendiri. Transparansi merupakan kewajiban penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari persoalan di kemudian hari.

3. HENTIKAN SEMENTARA KONSTRUKSI DI LAHAN YANG BELUM DIBAYAR!
Ini menjadi salah satu tuntutan paling krusial yang disampaikan masyarakat.

Warga meminta jaminan penghentian sementara aktivitas konstruksi pada bidang tanah yang hak pembayarannya belum diselesaikan, sampai terdapat kejelasan dan penyelesaian sesuai ketentuan hukum.

Jangan sampai pembangunan terus berjalan, sementara hak masyarakat atas tanah yang terdampak masih belum mendapatkan kepastian penyelesaian.

4. PIHAK PROYEK HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN WARGA!
Masyarakat meminta pihak pelaksana proyek memberikan jaminan tertulis atas tanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian yang mungkin timbul akibat aktivitas pekerjaan konstruksi selama proses pembebasan lahan berlangsung.

Jaminan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menanggung sendiri dampak pekerjaan proyek yang berlangsung di sekitar maupun di atas lahan mereka.

“KAMI TIDAK MENOLAK PEMBANGUNAN, KAMI HANYA MENUNTUT KEADILAN!”

Dalam pernyataan sikapnya, warga menegaskan bahwa mereka bukan pihak yang menentang pembangunan.
Namun, masyarakat menginginkan agar pembangunan dilaksanakan dengan menghormati hak-hak pemilik tanah. Jangan sampai kepentingan pembangunan berjalan lebih cepat dibandingkan penyelesaian kewajiban terhadap masyarakat yang terdampak.
Pernyataan warga yang tertuang dalam spanduk tersebut menjadi penegasan sikap:

“Kami tidak menolak pembangunan. Kami hanya menuntut keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak kami sebagai pemilik tanah.”
Dengan semangat “RAKYAT PATTALLIKANG BERSATU!”, Aliansi Masyarakat Pattallikang bersama Pemuda Kampung berharap pihak-pihak terkait segera memberikan respons nyata terhadap empat tuntutan yang telah disampaikan.

JANGAN BIARKAN HAK RAKYAT MENJADI KORBAN ATAS NAMA PEMBANGUNAN!

Persoalan ini patut menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh instansi yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan tanah.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas, perlakuan yang adil, serta perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki atau dikuasainya.

Kini pertanyaan besarnya adalah: Sampai kapan masyarakat harus menunggu kepastian atas hak tanah mereka, sementara aktivitas pembangunan terus berjalan?

Pihak pelaksana proyek, badan pengadaan tanah, dan instansi terkait diharapkan tidak tinggal diam. Berikan penjelasan terbuka, tunjukkan tanggung jawab, dan hadirkan penyelesaian yang benar-benar memberikan kepastian kepada masyarakat.

PEMBANGUNAN JANGAN HANYA MENGEJAR TARGET FISIK, TETAPI JUGA WAJIB MENGHORMATI HAK RAKYAT!

TIM REDAKSI
JURNALPOLRI.MY.ID