JURNALPOLRI.MY.ID, Jeneponto – Suasana Ruang Pola Kantor Bupati Jeneponto, Selasa (15/4/2025), terasa berbeda dari biasanya.
Sejak pagi, satu per satu pejabat daerah dan tokoh masyarakat berdatangan. Mereka tak sekadar hadir, tapi membawa harapan besar: menyusun arah pembangunan Kabupaten Jeneponto untuk tahun 2026.
Forum penting itu bernama Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026, sebuah ajang konsolidasi perencanaan strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan daerah.
Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, SE., MM.
Dalam sambutannya, Paris Yasir menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai simbol keterbukaan, kolaborasi, dan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan. Ini adalah ruang bagi semua pihak menyatukan visi dan semangat, agar Jeneponto bisa tumbuh lebih maju dan sejahtera,” tegas Paris Yasir, di hadapan peserta yang memenuhi ruangan.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Islam Iskandar, SH, Sekda Muh. Arifin Nur, SH, MH, Wakil Ketua II DPRD Irmawati Z, perwakilan Dandim 1425 dan Polres Jeneponto, serta para kepala OPD, camat, dan tokoh masyarakat. Semuanya tampak antusias menyimak jalannya forum.
Musrenbang RKPD kali ini mengangkat tema besar soal sinkronisasi dan efektivitas program lintas sektor.
Kepala Bappeda Jeneponto, Alfian Afandy Syam, menyampaikan bahwa perencanaan tahun 2026 harus benar-benar berpijak pada usulan masyarakat, pokok pikiran DPRD, dan forum lintas perangkat daerah.
“Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Musrenbang adalah cara kita memastikan semua program saling menguatkan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dari layar Zoom yang disiapkan panitia, sambutan juga datang dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Diwakili oleh Junaedi B, Pemprov menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di kabupaten tak lepas dari sinergi lintas wilayah.
“Pemerintah provinsi siap mendukung penuh program-program strategis daerah, terutama yang menyentuh langsung masyarakat,” ucapnya dari Makassar.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, Irmawati Z, menggarisbawahi isu krusial yang harus dijadikan prioritas: pengurangan rumah tidak layak huni.
Menurutnya, pembangunan yang adil dimulai dari memastikan setiap warga punya tempat tinggal yang layak.
“Ini soal martabat. Jangan sampai masih ada warga kita tidur di rumah yang nyaris roboh. Kita harus beri perhatian penuh,” tegasnya.
Musrenbang ini menjadi awal dari serangkaian tahapan penyusunan RKPD 2026. Semua kepala dinas diminta untuk membuka ruang diskusi, menyaring aspirasi, dan mencatat kebutuhan nyata masyarakat.
Suara warga pun ikut bergema. Salah satu tokoh masyarakat asal Bangkala, Abdul Malik, mengaku optimistis dengan semangat kolaborasi pemerintah saat ini.
“Kalau semua fokus dan niat baik, saya yakin pembangunan bisa lebih merata. Saya senang bisa tahu langsung ke mana arah pembangunan daerah ini,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan Nurhayati, seorang ibu rumah tangga yang pernah mendapat bantuan kesehatan dari program pemerintah daerah.
Ia berharap hasil Musrenbang bisa melahirkan program kesehatan dan pendidikan yang makin menjangkau pelosok.
“Yang penting programnya betul-betul nyentuh warga bawah seperti kami. Bukan cuma acara seremoni,” katanya.
Dengan dimulainya Musrenbang RKPD 2026 ini, harapan besar pun kembali disusun. Paris Yasir dan jajarannya kini memegang amanah untuk mengawal rencana itu menjadi aksi nyata. S
emua pihak sepakat, pembangunan tak bisa menunggu—ia harus bergerak bersama dan seimbang. (*)
