SIDRAP, Jurnalpolri.my.id — Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar, bertumbuh, dan meraih masa depan. Namun, dugaan aksi perundungan terhadap seorang siswi di SMP Negeri 1 Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), justru memunculkan pertanyaan serius tentang keamanan pelajar di lingkungan pendidikan.

Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang siswi dikerumuni sejumlah pelajar lain. Dalam rekaman tersebut, korban tampak mengalami perlakuan fisik berupa tarikan pada jilbab dan dorongan pada bagian kepala secara berulang.

Peristiwa itu disebut terjadi pada Jumat (9/10/2026), saat jam istirahat di lingkungan sekolah.

Video tersebut kemudian memantik keprihatinan publik. Sebab, ketika tindakan kasar terjadi di lingkungan pendidikan, persoalannya bukan lagi sekadar perselisihan antarpelajar, melainkan juga menyangkut perlindungan anak.

Sepuluh Siswi Terlibat, Apa Akar Masalahnya?

Berdasarkan klarifikasi kepala sekolah, insiden tersebut dipicu kesalahpahaman dan saling bergosip di antara pelajar.

Pihak sekolah menyebut terdapat 10 siswi yang terlibat, terdiri atas pelajar kelas VII dan kelas IX.

Jika benar persoalannya berawal dari kesalahpahaman, pertanyaan pentingnya adalah: mengapa konflik yang semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi justru berujung pada tindakan fisik?

Perbedaan pendapat, kabar yang beredar, atau perselisihan pertemanan tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk mempermalukan maupun menyakiti orang lain.

Di sinilah pendidikan karakter diuji. Bukan hanya melalui pelajaran di ruang kelas, tetapi juga melalui cara sekolah menangani konflik dan mencegah kekerasan di antara peserta didik.

Skorsing Dijatuhkan, Apakah Persoalan Selesai?

Pihak sekolah menyatakan telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada 10 siswi yang disebut terlibat dalam insiden tersebut.

Langkah itu menjadi respons awal terhadap kejadian yang menyita perhatian publik. Namun, penjatuhan sanksi saja belum menjawab seluruh persoalan.

Apakah korban sudah memperoleh pendampingan yang dibutuhkan? Bagaimana sekolah memastikan korban dapat kembali belajar tanpa rasa takut, tekanan, atau intimidasi lanjutan?

Lalu, bagaimana pembinaan terhadap para siswi yang terlibat agar kejadian serupa tidak terulang?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab. Sebab, keberhasilan penanganan perundungan tidak cukup diukur dari hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari perlindungan terhadap korban dan upaya mencegah kekerasan berulang.

Sekolah perlu memastikan proses pemulihan berlangsung dengan baik, sekaligus membangun lingkungan yang membuat setiap siswa merasa aman untuk belajar.

Keluarga Korban Tempuh Jalur Hukum

Persoalan ini tidak berhenti pada sanksi internal sekolah.

Keluarga korban disebut telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sidrap agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah itu membuat penanganan kasus kini menjadi perhatian yang lebih luas. Aparat kepolisian diharapkan menindaklanjuti laporan secara profesional, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Di sisi lain, proses penanganan harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak membuka identitas anak kepada publik.

Penyebaran video secara berulang, terlebih jika memperlihatkan wajah atau identitas korban, juga perlu dihindari agar anak tidak mengalami tekanan dan penderitaan tambahan.

Jangan Tunggu Kasus Viral untuk Bertindak

Kasus dugaan perundungan di SMPN 1 Rappang menjadi pengingat bahwa konflik antarpelajar tidak boleh dianggap sepele.

Sekolah perlu memiliki mekanisme pengaduan yang mudah diakses, respons cepat terhadap laporan, serta pengawasan yang memadai di area yang digunakan siswa saat jam istirahat.

Guru, orang tua, dan pihak sekolah juga perlu membangun komunikasi agar tanda-tanda intimidasi dapat diketahui sebelum berkembang menjadi kekerasan fisik.

Yang tidak kalah penting, siswa harus memahami bahwa bercanda berbeda dengan merendahkan, dan perselisihan tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan.

Kini, Publik Menunggu Penanganan yang Tuntas

Peristiwa ini seharusnya tidak berakhir hanya karena video mereda dari media sosial atau sanksi sekolah telah dijatuhkan.

Publik berhak berharap agar keselamatan korban benar-benar menjadi prioritas, proses hukum berjalan sesuai ketentuan, dan sekolah melakukan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa.

Pihak sekolah juga perlu menyampaikan langkah pencegahan yang dapat dilakukan tanpa membuka identitas maupun kondisi pribadi anak-anak yang terlibat.

Sebab, ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya prestasi akademik, melainkan juga kemampuan menciptakan lingkungan yang aman, menghormati martabat sesama, dan melindungi setiap anak dari kekerasan.

Skorsing mungkin menjadi langkah awal. Namun, perlindungan korban, pembinaan, pencegahan, dan penanganan yang tuntas merupakan pekerjaan yang tidak boleh berhenti di sana. (*)