GOWA – Forum Aktivis Mahasiswa (FORMASI) Koordinator Gowa mengambil sikap tegas menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel Tahun Anggaran 2025 terkait pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa.

Berdasarkan dokumen pemeriksaan resmi, tercatat kelebihan pembayaran biaya penginapan senilai Rp305.232.500 yang hingga kini belum sepenuhnya disetorkan kembali ke kas daerah.

Menanggapi hal tersebut, FORMASI Gowa menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Gowa. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk kontrol sosial untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban publik atas uang rakyat yang diduga dikelola secara tidak akuntabel.

Rincian Penyimpangan: Fiktif dan Selisih Harga

Koordinator FORMASI Gowa, Danial, merinci bahwa dari total kelebihan pembayaran awal sebesar Rp411.093.600, baru Rp105.861.100 yang berhasil disetor. Sisa Rp305 juta lebih merupakan indikasi kuat adanya masalah serius dalam mekanisme verifikasi perjalanan dinas.

Dua poin krusial dalam temuan BPK menjadi sorotan utama:

Selisih Harga: Ditemukan perbedaan nilai antara invoice/kuitansi hotel dengan harga riil setelah dikonfirmasi langsung ke pihak hotel, dengan selisih kelebihan bayar mencapai Rp83.319.500.

Indikasi Fiktif: Konfirmasi kepada penyedia jasa akomodasi mengungkapkan fakta mengejutkan: 31 pelaksana perjalanan dinas dinyatakan TIDAK MENGINAP di hotel pada tanggal yang tercantum dalam bukti transaksi. Namun, dana tetap cair sebesar Rp221.913.000.

“Bagaimana mungkin uang negara keluar untuk menginap yang tidak pernah terjadi? Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, tapi indikasi penyelewengan yang harus diusut tuntas,” tegas Danial.

Desakan Mendesak: Klarifikasi Mantan Sekwan & Evaluasi Total

FORMASI Gowa tidak hanya menuntut pengembalian sisa dana, tetapi juga meminta penjelasan terbuka dari mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Gowa periode tersebut. Mereka mempertanyakan mekanisme penganggaran, proses verifikasi, hingga pertanggungjawaban yang memungkinkan kebocoran anggaran sebesar itu terjadi.

“Kami akan turun aksi di depan Kantor DPRD Gowa untuk mempertanyakan penggunaan anggaran yang lebih luas berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Kami ingin tahu siapa yang memverifikasi, siapa yang menyetujui, dan mengapa rekomendasi BPK sebelumnya seolah mandek,” tambah Danial.

Aktivis mahasiswa ini juga mendesak agar evaluasi sistem dilakukan secara menyeluruh. Mekanisme pengajuan, verifikasi, dan pembayaran perjalanan dinas harus diperketat agar “fiktifitas” seperti ini tidak terulang di masa depan.

Uang Rakyat Bukan Ladang Korupsi

Danial menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada selembar laporan BPK. Tindak lanjut rekomendasi harus nyata, terukur, dan melibatkan sanksi bagi pelakunya jika terbukti melakukan pelanggaran.

“Anggaran daerah merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jika penjelasan yang diberikan tidak memuaskan atau upaya pengembalian dana terkesan lambat, kami siap meningkatkan tekanan melalui aksi yang lebih masif,” pungkasnya.

Publik kini menunggu respons resmi dari Pimpinan DPRD dan Pemkab Gowa. Apakah mereka akan bersikap kooperatif menjelaskan temuan ini, atau justru defensif menghadapi tuntutan mahasiswa? Aksi FORMASI Gowa akan menjadi ujian integritas bagi lembaga wakil rakyat di Bumi Butta Toa.

 

(Tim Redaksi / JURNALPOLRI.MY.ID)