JENEPONTO – Dugaan manipulasi data penerima bantuan sembako di Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, kini mencapai titik didih. Seorang warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima manfaat secara terbuka mempertanyakan mengapa namanya tiba-tiba dicoret tanpa pemberitahuan resmi.
Respons yang diberikan oleh Lurah Togo-Togo hanyalah pernyataan lisan bahwa terjadi “pengurangan 300 penerima sembako”. Bagi masyarakat, jawaban seadab itu tidak cukup dan sangat mencurigakan.
Di tengah krisis ekonomi, penghapusan 300 nama secara massal bukan sekadar penyesuaian administratif; ini adalah potensi pelanggaran hak konstitusional rakyat miskin yang harus diverifikasi, bukan diterima begitu saja.
Pertanyaan mendasar yang menggantung di udara: Atas dasar apa 300 warga dicoret sekaligus? Apakah ada Surat Keputusan (SK) Bupati/Camat/Dinas Sosial yang mengatur pengurangan kuota ini? Atau jangan-jangan, angka “300” ini hanya dalih untuk mengakomodasi kepentingan tertentu atau menyembunyikan kebocoran anggaran?
Ketika seorang lurah hanya bisa menjawab dengan “ada pengurangan” tanpa menunjukkan dokumen pendukung, publik berhak curiga bahwa proses ini dilakukan di balik layar, jauh dari prinsip keterbukaan informasi publik dan asas keadilan distributif.
Bukan Sekadar Keluhan, Ini Soal Hak Konstitusional Rakyat Miskin
Warga Togo-Togo tidak meminta kemewahan. Mereka hanya menuntut kepastian atas hak mereka sebagai warga negara yang memenuhi kriteria Penerima Manfaat Keluarga Sejahtera (PMKS).
Penghapusan 300 nama secara sepihak tanpa mekanisme klarifikasi, verifikasi ulang lapangan, atau surat keputusan tertulis adalah pelanggaran terhadap asas transparansi. Jika benar terjadi pengurangan kuota karena perubahan kebijakan pusat/daerah, maka hal itu harus dikomunikasikan secara resmi melalui rapat musyawarah kelurahan, papan pengumuman, atau surat edaran—bukan lewat alasan verbal yang mudah dimanipulasi.
Kami menuntut klarifikasi yang substantif, bukan defensif:
Di mana dokumen legalitas pengurangan 300 penerimanya? Tunjukkan SK resmi dari dinas terkait yang menjadi dasar pencabutan nama-nama tersebut. Jika tidak ada, maka setiap perubahan data adalah arbitrer dan berpotensi pidana korupsi/penggelapan bantuan sosial.
Siapa saja 300 warga yang terdampak? Publik berhak tahu daftar lengkap beserta alasannya. Transparansi adalah antitesis dari korupsi. Sembunyikan data = sembunyikan kejahatan.
Apakah ada mekanisme banding bagi warga yang merasa dirugikan? Harus ada jalur pengaduan formal yang diaksesibel, bukan sekadar menghadap lurah yang jawabannya selalu sama: “ada pengurangan”. Keadilan prosedural harus ditegakkan.
Apa nasib anggaran yang “hemat” akibat pengurangan 300 penerima ini? Jika kuota berkurang drastis, apakah dana yang tersisa dikembalikan ke kas daerah, atau justru dialihkan untuk pos lain yang tidak jelas? Audit forensik terhadap aliran dana bansos Togo-Togo mutlak diperlukan.
Bahaya Preseden: Bansos Jadi Alat Politik Transaksional Terselubung
Jika dugaan ini dibiarkan tanpa pemeriksaan tuntas, Togo-Togo akan menjadi preseden berbahaya bagi seluruh wilayah Jeneponto. Ini mengirimkan sinyal bahwa data kemiskinan bisa direkayasa sesuai keinginan elit lokal, dan bantuan sosial bisa dijadikan alat tukar politik atau balas budi pribadi.
Kepercayaan rakyat terhadap institusi kelurahan akan hancur lebur, digantikan oleh rasa curiga bahwa setiap program pemerintah hanyalah proyek bagi-bagi rezeki kepada kroni.
Tuntutan Mendesak: Stop Manipulasi Data, Audit Total, Tegakkan Hukum!
Kami menuntut Camat Batang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jeneponto, dan Inspektorat Daerah untuk segera bertindak:
MORATORIUM PENYALURAN: Hentikan sementara distribusi sembako di Togo-Togo sampai validasi data selesai dan diverifikasi independen. Jangan biarkan ketidakjelasan berlanjut.
AUDIT FORENSIK DATA PENERIMA: Libatkan DP3A, Bawaslu (jika mendekati pemilu), dan lembaga swadaya masyarakat untuk memeriksa integritas database PMKS. Bandingkan data lama vs baru, cek kesesuaian kriteria, dan identifikasi anomali pada 300 nama yang dicoret.
PENEGAKAN HUKUM TEGAS: Jika ditemukan unsur pemalsuan data, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang, proses Lurah Togo-Togo dan pihak-pihak yang terlibat sesuai UU Tipikor dan Peraturan Pemerintah tentang Penyaluran Bantuan Sosial. Jabatan publik bukan perisai dari jeratan pidana.
PERLINDUNGAN SAKSI & PELAPOR: Jamin keamanan bagi warga yang berani mengadu atau menolak tekanan dari oknum perangkat desa. Jangan biarkan intimidasi membungkam suara kebenaran di Togo-Togo.
Waktu untuk Basa-Basi Sudah Habis!
Bantuan sosial adalah napas bagi rakyat miskin, bukan ATM pribadi pejabat kelurahan. Jawaban “ada pengurangan 300 penerima” hari ini harus dibuktikan dengan keterbukaan data, bukan sekadar kata-kata.
Jika Lurah Togo-Togo benar-benar bersih dan bertindak sesuai aturan, silakan tunjukkan dokumennya. Publik siap menerima fakta. Tapi jika yang dibuka hanyalah mulut untuk berdalih sementara tangan masih menyembunyikan ketidakberesan, maka hukum harus bicara lebih keras daripada pernyataannya.
Kelurahan Togo-Togo sedang menonton. Rakyat Jeneponto sedang menunggu. Jangan kecewakan mereka dengan setengah-setengah kebenaran!
Hak Jawab:
Redaksi memberikan kesempatan kepada Lurah Togo-Togo, Camat Batang, Kepala DP3A Jeneponto, dan Inspektorat Daerah untuk menyampaikan klarifikasi tertulis beserta dokumen pendukung legalitas pengurangan kuota penerima sembako sebelum kesimpulan akhir ditarik oleh publik.
JURNALPOLRI.MY.ID-BERANI MENGUNGKAP FAKTA







Tinggalkan Balasan