MAKASSAR, SULAWESI SELATAN – JURNALPOLRI.MY.ID
Persoalan dugaan penyerobotan tanah di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, kembali menjadi sorotan. Laporan yang diajukan seorang warga bernama Athma Bashry (46), seorang wiraswasta yang berdomisili di BTN Sao Sarana Indah, tercatat dalam dokumen Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/95/III/2019/SPKT tertanggal 1 Maret 2019.
Dalam laporan tersebut, Athma Bashry melaporkan Andi Nasruh atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana disebutkan dalam laporan dengan rujukan Pasal 167 KUHP. Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada Desember 2018.
Namun, hingga November 2026, persoalan ini kembali dipertanyakan. Sudah lebih dari tujuh tahun sejak laporan diterima, tetapi pihak pelapor masih membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana perkembangan dan status penanganan perkara tersebut.
PERTANYAANNYA SEDERHANA: SUDAH SAMPAI DI MANA PROSES HUKUMNYA?
Dokumen STTLP menunjukkan bahwa laporan masyarakat telah diterima oleh kepolisian. Namun, tanda terima laporan bukanlah bukti bahwa dugaan tindak pidana telah terbukti ataupun bahwa seseorang telah dinyatakan bersalah.
Justru karena itulah, transparansi penanganan perkara menjadi penting.
Jangan sampai masyarakat yang datang melapor dengan harapan mendapatkan perlindungan hukum justru harus bertahun-tahun menunggu tanpa memperoleh penjelasan yang memadai.
TUJUH TAHUN LEBIH BERLALU, KE MANA JEJAK PENANGANAN PERKARA?
Redaksi JURNALPOLRI.MY.ID menilai perlu adanya penjelasan resmi dari pihak kepolisian terkait sejumlah pertanyaan mendasar.
1. BAGAIMANA STATUS TERKINI LAPORAN TERSEBUT?
Apakah laporan masih dalam tahap penyelidikan, sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, atau telah dihentikan berdasarkan prosedur hukum?
Jika sudah dihentikan, apa dasar hukum dan alasan penghentiannya?
2. SIAPA PENYIDIK YANG MENANGANI PERKARA INI?
Apakah telah dilakukan pergantian penyidik? Jika terjadi pergantian, bagaimana mekanisme pelimpahan dan kelanjutan penanganan berkas perkara?
3. APAKAH PELAPOR SUDAH MENDAPATKAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN ATAU PENYIDIKAN (SP2HP)?
Pelapor berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan laporan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
4. APAKAH PERNAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN PARA PIHAK DAN PENGUMPULAN ALAT BUKTI?
Mengingat persoalan ini berkaitan dengan dugaan penguasaan tanah, penting untuk mengetahui apakah dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan, batas tanah, serta keterangan saksi telah diperiksa secara menyeluruh.
5. APAKAH TERDAPAT KENDALA HUKUM DALAM PENANGANANNYA?
Jika terdapat persoalan pembuktian atau tumpang tindih dengan sengketa keperdataan, kepolisian perlu menjelaskan secara terbuka agar tidak muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
JANGAN BIARKAN LAPORAN MASYARAKAT KEHILANGAN KEJELASAN
Kasus ini bukan hanya menyangkut pertanyaan Athma Bashry sebagai pelapor, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan penegakan hukum.
Tujuh tahun lebih bukan waktu yang singkat.
Apabila perkara masih berjalan, masyarakat tentu ingin mengetahui alasan mengapa prosesnya membutuhkan waktu begitu panjang.
Apabila perkara telah dihentikan, pelapor berhak mengetahui dasar hukum penghentian tersebut.
Dan apabila terdapat kelalaian dalam administrasi maupun penanganan perkara, evaluasi internal patut dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Jangan sampai laporan yang sudah memiliki nomor registrasi hanya menjadi dokumen yang tidak diketahui lagi perkembangan penanganannya.
DESAKAN KEPADA KAPOLDA SULSEL: TRANSPARANSI, BUKAN SEKADAR JANJI!
Melalui pemberitaan ini, JURNALPOLRI.MY.ID meminta perhatian:
Kapolda Sulawesi Selatan, agar memerintahkan penelusuran status laporan tersebut.
Dirreskrimum Polda Sulsel, agar memberikan penjelasan mengenai kemungkinan keterlibatan dan kewenangan penanganan perkara.
Kapolrestabes Makassar dan jajaran terkait, agar memastikan kejelasan administrasi serta riwayat penanganan laporan.
Pengawas internal Polri, agar melakukan evaluasi apabila ditemukan dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganannya.
Redaksi juga meminta agar pelapor memperoleh penjelasan resmi mengenai perkembangan perkara dan langkah hukum yang dapat ditempuh selanjutnya.
HUKUM HARUS MEMBERIKAN KEPASTIAN KEPADA SEMUA PIHAK!
Perlu ditegaskan bahwa pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan Andi Nasruh bersalah. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui proses pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan: setiap laporan masyarakat harus mendapatkan penanganan dan kejelasan sesuai prosedur hukum.
Athma Bashry berhak mendapatkan kepastian atas laporan yang telah disampaikannya. Andi Nasruh juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan proses yang adil.
Jangan biarkan ketidakjelasan berlarut-larut menjadi sumber ketidakpercayaan masyarakat.
TUJUH TAHUN LEBIH MENUNGGU, KINI SAATNYA ADA PENJELASAN!
Apakah laporan tersebut masih berjalan, telah dihentikan, atau menghadapi kendala hukum tertentu?
Publik tidak membutuhkan spekulasi. Publik membutuhkan fakta dan penjelasan resmi.
HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI
Redaksi JURNALPOLRI.MY.ID membuka ruang seluas-luasnya kepada Kapolda Sulawesi Selatan, Dirreskrimum Polda Sulsel, Kapolrestabes Makassar, penyidik yang menangani perkara, serta Andi Nasruh untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan resmi guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
Setiap informasi dan dokumen tambahan yang disampaikan para pihak akan menjadi bahan verifikasi dan tindak lanjut redaksi.

 

REPORTER: RISWANSYAH
JURNALPOLRI.MY.ID
BERANI – MENGUNGKAP – FAKTA
Mengawal transparansi, menjunjung tinggi keadilan, dan menyuarakan kepentingan masyarakat.