GOWA, SULAWESI SELATAN – JURNALPOLRI.MY.ID
Persoalan ketiadaan papan informasi proyek atau papan bicara pada sejumlah titik pengerjaan bantuan Irigasi Perpompaan (IRPOM) di Kabupaten Gowa mulai menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai keterbukaan informasi, besaran anggaran, sumber pendanaan, hingga masa pelaksanaan kegiatan yang menggunakan bantuan keuangan negara.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pembela Rakyat (PERAK) Kabupaten Gowa, Muh. Taufan Yunus, angkat bicara dan memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program IRPOM serta kewajiban transparansi kepada masyarakat.
Menurut Taufan, masyarakat perlu memahami bahwa program bantuan IRPOM yang dikelola langsung oleh kelompok tani (Poktan/Gapoktan) pada prinsipnya menggunakan mekanisme Swakelola Tipe IV, yakni pelaksanaan kegiatan yang diserahkan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat, bukan melalui pihak ketiga atau kontraktor.
Ia merujuk pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 serta petunjuk teknis Kementerian Pertanian.
“Perencanaan, pengadaan material hingga pengerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh kelompok tani penerima manfaat. Namun, karena program ini menggunakan sumber keuangan negara, bukan berarti pelaksanaannya bebas dari kewajiban administrasi dan keterbukaan informasi,” jelas Taufan.
PAPAN INFORMASI BUKAN SEKADAR PELENGKAP, PUBLIK BERHAK TAHU!
Taufan menegaskan, meskipun pekerjaan dilaksanakan secara swakelola, prinsip transparansi tetap harus menjadi perhatian.
Terlebih, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi mengenai nilai bantuan, sumber anggaran, volume pekerjaan, serta waktu pelaksanaan merupakan hal penting agar masyarakat dapat mengetahui dan ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
Pertanyaannya, jika anggaran berasal dari negara, mengapa informasi mengenai kegiatan tersebut tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat?
TIGA HAL YANG MENJADI SOROTAN LSM PERAK
Muh. Taufan Yunus mengidentifikasi beberapa faktor yang menurut penilaiannya dapat menyebabkan tidak terpasangnya papan informasi di lokasi kegiatan IRPOM.
Minimnya pemahaman administrasi kelompok tani. Masih terdapat anggapan bahwa papan informasi hanya diwajibkan pada proyek yang dikerjakan kontraktor.
Perencanaan anggaran yang kurang memperhatikan kebutuhan informasi publik. Dana bantuan lebih banyak difokuskan untuk pembelian mesin pompa, pipa, dan material bangunan sehingga kebutuhan papan informasi berpotensi terabaikan.
Pendampingan administrasi yang perlu ditingkatkan. Petugas lapangan diharapkan tidak hanya memperhatikan percepatan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan aspek administrasi dan transparansi berjalan sebagaimana mestinya.
JANGAN HANYA KEJAR PEMBANGUNAN FISIK, TRANSPARANSI JUGA HARUS DIUTAMAKAN!
Ketua LSM PERAK Gowa tersebut berharap kelompok tani penerima bantuan maupun instansi teknis terkait tidak menganggap persoalan papan informasi sebagai hal sepele.
Sebab, keterbukaan informasi bukan hanya memberikan kepastian kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan bagi kelompok tani dalam mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan yang diterima.
“Jangan sampai ketiadaan papan informasi justru menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Kalau nilai anggaran dan waktu pengerjaan dibuka sejak awal, masyarakat bisa ikut mengawal agar bantuan IRPOM benar-benar memberikan manfaat bagi petani,” tegasnya.
CATATAN REDAKSI: TRANSPARANSI HARUS DIBUKTIKAN, BUKAN SEKADAR DIJELASKAN!
Program IRPOM merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian. Karena itu, pelaksanaannya harus mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, serta manfaat nyata bagi kelompok tani penerima.
Instansi terkait juga perlu memastikan apakah seluruh kelompok penerima telah memenuhi ketentuan administrasi dan kewajiban penyampaian informasi sesuai petunjuk teknis program.
Jangan sampai semangat membangun irigasi untuk petani justru mengabaikan hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan uang negara.
Publik tidak sedang mencari-cari kesalahan. Masyarakat hanya membutuhkan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
JURNALPOLRI.MY.ID – BERANI MENGUNGKAP FAKTA







Tinggalkan Balasan