TOMPOBULU, GOWA – Kebakaran yang melanda sebuah rumah warga di Desa Bontobuddung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, pada pukul 23.00 WITA malam tadi, kembali menyisakan duka mendalam dan amarah yang tertahan. Bukan hanya karena harta benda yang hangus dilalap si jago merah, tetapi karena kejadian ini menegaskan sebuah fakta pahit: Warga dataran tinggi Gowa masih dibiarkan tanpa perlindungan memadai dari bencana kebakaran.

Insiden yang terjadi di tengah heningnya malam itu menjadi pengingat keras bagi Pemerintah Kabupaten Gowa. Selama bertahun-tahun, aspirasi masyarakat Tompobulu dan wilayah dataran tinggi lainnya untuk memiliki Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) permanen atau setidaknya posko siaga dengan peralatan lengkap, seolah jatuh ke telinga yang tuli.

“Malam itu api cepat membesar. Kami hanya bisa pasrah karena jarak ke pusat kota Gowa sangat jauh. Jika ada pos damkar di sini, mungkin kerugian bisa diminimalisir,” ujar seorang warga setempat dengan nada kecewa.

Ketiadaan infrastruktur tanggap darurat di wilayah topografi sulit seperti Tompobulu adalah bom waktu. Akses jalan yang berkelok dan jauh membuat respons tim damkar dari pusat kota sering kali terlambat. Padahal, risiko kebakaran di pemukiman padat atau area kering di dataran tinggi sama besarnya, bahkan lebih berbahaya karena sulitnya akses air dan evakuasi.

Masyarakat sangat prihatin. Mereka mempertanyakan komitmen Pemkab Gowa dalam pemerataan pelayanan publik. Mengapa gedung-gedung mewah atau proyek infrastruktur lain bisa dibangun dengan cepat, namun kebutuhan dasar keselamatan jiwa berupa pos damkar di kecamatan-kecamatan pinggiran seperti Tompobulu, Bungaya, atau Parangloe terus ditunda?

“Kami tidak minta banyak. Kami hanya minta rasa aman. Satu pos damkar dengan satu unit mobil siap siaga di Tompobulu bisa menyelamatkan nyawa dan harta benda ratusan keluarga. Ini bukan lagi soal anggaran, tapi soal nyawa manusia,” tegas tokoh masyarakat Desa Bontobuddung.

Kejadian malam ini seharusnya menjadi “alarm terakhir” bagi Bupati Gowa dan DPRD setempat. Jangan tunggu korban jiwa berjatuhan atau satu kampung habis terbakar baru bergerak. Penyiapan Pos Damkar di dataran tinggi bukan lagi wacana, melainkan keharusan mendesak.

Warga Tompobulu menuntut jawaban konkret: Kapan pos damkar akan berdiri? Apakah anggaran daerah tahun ini sudah mengalokasikan dana untuk itu? Ataukah warga dataran tinggi memang dianggap “kelas dua” yang tidak berhak mendapatkan perlindungan standar dari negara?

Api di Bontobuddung mungkin sudah padam, tetapi rasa ketidakadilan dan ketakutan warga masih menyala-nyala. Pemkab Gowa, segeralah bertindak sebelum penyesalan datang terlalu (terlambat).

 

Penulis: RUSTAM