​GOWA – Eskalasi politik di Kabupaten Gowa memanas. Ratusan massa yang tergabung dalam Poros Pemuda Berlawanan (PORMULA) melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Kabupaten Gowa, Kamis (07/05/2026). Massa mendesak lembaga legislatif segera mengambil langkah konkret terkait dugaan pelanggaran di lingkup pemerintahan daerah.

​Aliansi 5 Kekuatan Besar

​Estimasi 400 orang memadati akses jalan utama, menciptakan pemandangan lautan massa yang terdiri dari gabungan lima organisasi strategis:

​Gerak Misi

​Inakor

​Formasi

​Kombes

​FK-Garda

​Tuntutan Utama: Usut Tuntas Dugaan KKN

​Dalam aksi tersebut, kepulan asap hitam dari pembakaran ban bekas mewarnai orasi yang berlangsung dinamis. PORMULA secara tegas membawa satu tuntutan krusial: Pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

​Massa mendesak DPRD Gowa untuk melakukan pengusutan tuntas atas:

​Dugaan perbuatan tercela yang mencederai marwah kepemimpinan.

​Indikasi tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan Bupati Gowa.

​”Pembentukan Pansus adalah harga mati. DPRD memiliki fungsi pengawasan dan tidak boleh diam terhadap isu moral serta kebijakan publik yang menyimpang,” tegas salah satu koordinator aksi dalam orasinya.

​Respon DPRD: Langkah Mekanisme Internal

​Aspirasi massa akhirnya diterima di ruang rapat DPRD Gowa. Delegasi PORMULA ditemui langsung oleh jajaran legislator, di antaranya:

​Hasrul Abdul Rajab (Wakil Ketua I DPRD Gowa)

​Abd Razak (Ketua Fraksi Gerindra)

​Arfandi Parani, Sri Wahyuni, dan Asrul Mariolo.

​Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, menyatakan bahwa pihak dewan telah mencatat seluruh poin tuntutan.

​”Seluruh aspirasi kami tampung untuk dikoordinasikan lebih lanjut sesuai mekanisme internal dewan yang berlaku, terutama sebelum melangkah pada tahap penggunaan hak angket,” ujar Hasrul di hadapan delegasi massa.

​Hingga berita ini diturunkan, massa mengancam akan terus mengawal isu ini hingga Pansus resmi terbentuk dan proses hukum berjalan transparan.