MAKASSAR, JURNALPOLRI.MY.ID — Arah digitalisasi pemerintahan makin terang. Kepala Dinas Kominfo Sidrap, Mahluddin, menyambut positif forum strategis pembahasan Rancangan Perpres Pemerintah Digital.

Forum itu digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (6/5/2026). Agenda ini menjadi ruang sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Mahluddin hadir bersama jajaran. Di antaranya Kabid Persandian Amsir Muan dan Kabid Aplikasi Informatika dan Statistik, Mashuri.

Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas. Sidrap ingin memastikan transformasi digital berjalan seirama dengan rencana besar nasional.

Fokusnya jelas: menyelaraskan kebijakan daerah dengan RPJPN 2025-2045. Arah pembangunan digital tak boleh melenceng.

Forum dibuka oleh Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman. Sejumlah pejabat pusat, provinsi serta para pejabat pada unit kerja terkait Pemerintah Digital se-Sulsel juga hadir memperkuat diskusi lintas sektor.

Salah satunya Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Cahyono Tri Birowo. Ia menekankan pentingnya percepatan transformasi digital di seluruh daerah.

Diskusi berlangsung intens selama dua hari. Narasumber datang dari berbagai kementerian dan lembaga strategis.

Mulai dari Kementerian PANRB, Bappenas, hingga BSSN.

Hari pertama membahas evaluasi pemerintah digital dan penguatan Satu Data Indonesia. Fondasi penting untuk sistem yang terintegrasi.

Sementara hari kedua fokus pada substansi Rancangan Perpres. Termasuk strategi teknologi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital.

Bagi Sidrap, momentum ini krusial. Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mendesak.

“Harapan kita, pelayanan publik makin cepat dan tepat,” tegas Mahluddin.

Ia menilai forum ini jadi pintu masuk penguatan sistem pemerintahan berbasis digital di daerah.

Langkah kecil di forum ini, bisa berdampak besar ke masyarakat. Dari layanan lebih cepat hingga data yang lebih akurat.

Sidrap pun bersiap. Era pemerintah digital bukan lagi wacana—tapi kenyataan yang harus dikejar. (*)